Selasa, 19 November 2019 | 02:36 WIB
Politik
Belum lagi, kecurigaan publik mudah berubah menjadi 'gorengan' politik setelah ditambahkan pernyataan-pernyataan dari pihak tertentu.
Agar tak Jadi 'Gorengan' Politik, Presiden Persilakan BPK Audit Merpati-Elnusa
Rabu, 1 Juni 2011 | 19:32 WIB
Presiden SBY -
JAKARTA - Menanggapi bermasalahnya dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni, PT Merpati Nusantara Airlines dan PT Elnusa Tbk, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan dan audit mendalam.

"Saya sungguh meminta pimpinan BPK, silahkan lakukan pemeriksaan dan audit mendalam. Lakukan secara transparan, supaya rakyat bisa mengikuti, jangan biarkan kecurigaan demi kecurigaan terus berlangsung di negeri ini," tutur Presiden dalam sambutannya pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LH LKPP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/6).

Belum lagi, menurut Presiden, kecurigaan publik mudah berubah menjadi 'gorengan' politik setelah ditambahkan pernyataan-pernyataan dari pihak tertentu. Sebab, Presiden berharap agar kasus Merpati dan Elnusa diselesaikan secara jelas sehingga kebenaran jelas terbuka.

"Saya ingin jelas, silahkan dicek. Kalau ada penyimpangan katakan ada korupsi, manakala tidak ada demi kebenaran dan keadilan katakan tidak ada," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah untuk menindaklanjuti kasus Merpati dan Elnusa, sehingga dapat mencegah agar kasus serupa tidak terjadi di BUMN lain. Ia menilai, BPK masih melakukan pengumpulan data untuk mengaudit Merpati dan Elnusa karena sampai saat belum ada permintaan dari DPR. "Kita masih menunggu data-data, setelah itu baru dianalisa," ujarnya.

Sejak ramainya pemberitaan kasus pembelian pesawat MA 60 yang dipicu oleh kecelakaan di Papua Barat, Hadi mengatakan, BPK langsung tanggap dengan berinisiatif mengumpulkan data-data. Pengumpulan data itu, lanjut dia, tidak hanya bersumber dari Merpati tetap juga melibatkan banyak pihak.

Hadi tidak menyebutkan target penyelesaian audit tersebut namun ia mengatakan BPK siap menyerahkan hasil pemeriksaan apabila institusi penegak hukum memintanya. [mad]