Kamis, 20 Februari 2020 | 10:02 WIB
Politik
"DPR RI akan segera melakukan evaluasi soal remunerasi di Kemenkumham, Kejagung yang hampir satu triliun. DPR akan tanyakan ulang komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tunjangan ini dan pelayanan kepada publik."
Tahun Depan, DPR Evaluasi Kemenkum HAM, Kejaksaan dan MA
Senin, 4 Juli 2011 | 20:33 WIB
-
JAKARTA - Remunerasi Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung dinilai tidak berjalan dengan baik. Sebab, masih saja saja ada oknum-oknum di tiga lembaga tersebut yang nakal dan tidak melayani publik.

Terkait hal tersebut, DPR akan melakukan evaluasi atas remunerasi ketiga lembaga tersebut. "DPR RI akan segera melakukan evaluasi soal remunerasi di Kemenkumham, Kejagung yang hampir satu triliun. DPR akan tanyakan ulang komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tunjangan ini dan pelayanan kepada publik," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/7).

Karena, meneurutnya, remunerasi yang disetujui DPR merupakan program peningkatkan kualitas aparat penegak hukum. "Kami di DPR setujui remunerasi dalam rangka meningkatkan kinerja penegak hukum. Tapi tidak mendapatkan korelasi yang positif. Ah nyatanya tidak korelasi  positif terhadap remunerasi itu," ujar dia.

Kendati demikian, Priyo mengatakan, evaluasi tersebut tidak dilakukan pada tahun ini, melainkan tahun depan. "Bisa saja evaluasi itu tidak disetujui atau dikurangi dana remunerasi. Bisa dipotong remunerasi itu. Belum tentu pengajuan yang diajukan pemerintah bisa diteken. Belum tentu usulan pemerintah disetujui untuk tahun depan," tutur Ketua DPP Partai Golkar ini.

Terkait kembali ditangkapnya hakim adhoc hubungan industrial Pengadilan Negeri Bandung, Imas Dianasari di Bandung baru-baru ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap, Priyo mengaku sangat menyayangkan.

"Penangkapan hakim di Bandung sangat memukul kita karena hakim dan menampar dunia peradilan. Saya minta Mahkamah Agung dan jajaran hukum dilakukan refleksi karena akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat," katanya menandaskan. [mad]