Sabtu, 24 Agustus 2019 | 18:20 WIB
Politik
"Jika atas nama pribadi, kader atau fungsionaris PDIP menerima, silakan saja. Tapi, kalau mengaku kader atau fungsionaris PDIP tentu tidak akan menjalankan tugas jika tidak ada penugasan partai."
Menjadi Pembantu SBY Terlarang bagi Kader PDIP
Senin, 19 September 2011 | 15:01 WIB
-
JAKARTA - Isu perombakan kabinet kembali menghangat belakangan ini. Pergantian komposisi menteri itu juga menyusupkan kemungkinan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bakal mencicipi kursi empuk menteri.

Namun, belum juga isu itu teralisasi, kader banteng tersebut sudah dilarang. Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani.

"Jika atas nama pribadi, kader atau fungsionaris PDIP menerima, silakan saja. Tapi, kalau mengaku kader atau fungsionaris PDIP tentu tidak akan menjalankan tugas jika tidak ada penugasan partai," ungkap Puan.

Cucu mendiang Bung Karno ini mengatakan bahwa berdasarkan hasing kongres di Bali partainya tetap berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono hingga 2014. Meski di luar, menurut Puan, bukan berarti partainya tidak mendukung kebijakan pemerintah.

Asalkan, lanjut dia, program tersebut berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, anggota Komisi VI DPR ini meminta agar jika terjadi perombakan kabinet maka harus dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja menteri-menteri KIB II.

"Kalau memang kinerjanya kurang, tentu lebih baik diganti. Ini juga bertujuan agar kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat tetap bisa berjalan," tandas Puan. [mad]