Selasa, 20 Agustus 2019 | 23:21 WIB
Politik
Perubahan UU 22/2007 membuka pintu yang lebar bagi parpol besar untuk membajak KPU sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
UU Pemilu Disahkan, Parpol Besar Bisa Bajak KPU
Jumat, 30 September 2011 | 21:16 WIB
-
JAKARTA - Seiring dengan disahkannya perubahan UU 22/2007 tentang penyelenggaraan pemilu dalam rapat paripurna DPR, kondisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai dalam bahaya. Sebab, dalam UU tersebut membolehkan anggota partai politik untuk menjadi anggota.

Meskipun harus terlebih dahulu mengundurkan diri, namun tetap kondisi tersebut dapat membuat parpol besar membajak KPU, yang pada ujungnya dapat membahayakan demokrat.

"Partai kini bisa masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan membajak KPU," ungkap pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit, di Jakarta, Jumat (30/9).

Dalam perubahan UU 22/2007 tersebut, mencabut pasal 11 huruf i dan pasal 86 huruf i yang melarang bagi anggota partai politik untuk menjadi anggota KPU/Bawaslu kecuali sudah mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun pada saat mendaftar.

"Ini ancaman bagi demokrasi kita, padahal (pasal) ini merupakan salah satu amanat reformasi menjadikan KPU yang independen untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil," tuturnya.

Prasyarat hanya mengundurkan diri dari parpol ketika masuk menjadi anggota KPU, menurut dia, tidak memadai untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu. Karena, meski telah berhenti, lanjut dia, namun pengaruh parpol tidak bisa dihapuskan.

"Bagaimana mungkin bisa menghapuskan dengan sekejap pengaruh kepentingan, sejarah, pertemanan untuk menjadi independen," ujarnya.

Kondisi itulah, yang diyakini Arbi, akan dimanfaatkan parpol untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum. Sehingga, bukan tidak mungkin, tambah dia, KPU akan menjadi arena permainan baru bagi parpol besar untuk mempengaruhi jalannya pemilihan umum.

"Ini tampaknya tidak terelakkan, partai-partai besar ingin menguasai KPU," pungkasnya. (mad)