Jumat, 20 Juli 2018 | 10:22 WIB
Politik
Komisi III akan mempertanyakan masalah penetapan status tersangka Ketua KPU tersebut saat RDP dengan jajaran Polri pada pekan depan.
Komisi III Merasa Malu Dengan Tindakan Polisi
Kamis, 13 Oktober 2011 | 17:54 WIB
Anggota Komisi III dari PKS, Nasir Jamil [foto-ist] -
Komisi III DPR merasa malu terhadap kinerja kepolisian yang dianggap ceroboh dalam menetapkan status tersangka kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshary. Padahal selama ini, Komisi III mengklaim mendukung kepolisian secara anggaran. Namun, tiba-tiba dihadapkan pada persoalan Ketua KPU itu.

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi III dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Jamil saat berbincang dengan wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/10).

Menurut Nasir, pekan depan komisi hukum itu akan bertemu dengan jajaran Polri dalam rapat kerja. Dalam kesempatan itu nanti, lanjutnya, Komisi III akan mempertanyakan hal itu kepada kepolisian.

Masih kata Nasir, kepolisian sepertinya hendak mencuci tangan dalam penetapan status tersangka kepada ketua KPU itu. Pasalnya, kata dia, polisi menjadi sangat berhati-hati dalam konteks kasus itu.

"Sebetulnya polisi itu tahu cuma dalam konteks ini polisi sangat berhati-hati sekali artinya khawatir saja. Jadi dilemparkan ke Kejaksaan Agung," kata Nasir.

Menurut Nasir, karena kasus itu sudah dilempar ke kejaksaan, karena tak mau berdebat, maka kejaksaan memperlihatkan saja Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Abdul Hafiz Anshary.

"Malu kita begini. Padahal Komisi III sudah mendukung polisi secara anggaran, tiba-tiba kita dihadapkan dengan persoalan seperti ini," kata Nasir lagi. Nasir menjelaskan, proses penyidikan yang dilakukan  oleh kepolisian biasanya seseorang itu diperiksa terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai tersangka.

Namun demikian, bila tidak dilakukan pemeriksaan lalu ditetapkan menjadi tersangka pun sebetulnya tidak ada masalah, kata Nasir. Itu sebabnya, lanjut nasir, polisi seharusnya melanjutkan saja terlebih dahulu proses hukumnya.

Bila ke depan memang tidak ditemukan barang bukti atau tidak cukup alat buktinya, menurut dia, bisa saja akhirnya dilakukan penghentian proses penyidikan (SP3). "Jadi lanjutkan saja lebih dahulu," ujarnya. (kristian ginting/bus)