Kamis, 25 April 2019 | 21:04 WIB
Politik
"Tugas studi banding itu adalah tugas staf ahli yang mendampingi anggota DPR RI. Staf ahli ahli melakukan studi banding dan mengkajinya, kemudian hasilnya disampaikan kepada anggota DPR RI."
Jimly Nilai Studi Banding Turunkan Derajat Anggota DPR
Rabu, 2 November 2011 | 20:56 WIB
Jimly Asshidiqie -
Skalanews - Langkah anggota DPR RI yang melakukan kunjungan studi banding, baik itu ke luar negeri maupun ke daerah, dinilai menurunkan derajatnya sendiri. Hal itu disampaikan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie.

"Tugas studi banding itu adalah tugas staf ahli yang mendampingi anggota DPR RI. Staf ahli ahli melakukan studi banding dan mengkajinya, kemudian hasilnya disampaikan kepada anggota DPR RI," kata Jimly Asshidiqie pada 'Dialog Kenegaraan: Sistem Presidensial Cita Rasa Parlementer' di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (2/11).

Para anggota DPR, lanjut dia, seharusnya menerima hasil studi banding dan kajiannya dari staf ahlinya. Sehingga, menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini tidak perlu melakukannya sendiri.

Jimly mengatakan, langkah studi banding tersebut, bukan justru meningkatkan kinerjanya. Namun malah menurunkan derajatnya sendiri.

Anggota DPR, dinilai dia, banyak melakukan salah kaprah. Sebab mengerjakan tugas-tugas yang tidak substansial, sehingga tugas utamanya membuat undang-undang menjadi terbengkalai.

Selain itu, contoh Jimly, anggota DPR banyak melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota badan dan komisi yang tidak terlalu penting. sehingga, pada pembahasan rancangan undang-undang (DPR), belum berjalan efektif.

"Penyusunan rumusan RUU tidak perlu dilakukan anggota DPR, karena hal itu adalah pekerjaan staf ahli," ujarnya.

Karena DPR banyak melakukan tugas-tugas yang tidak substansial, lanjut dia, sehingga penyelesaian pembahasan RUU menjadi UU sangat lamban dan produktivitasnya jauh di bawah target program legislasi nasional (prolegnas) yang telah ditetapkan.

Karena itu, Jimly mengusulkan agar anggota DPR bisa bekerja lebih efisien dan efektif dengan mengerjakan tugas-tugas utamanya, terutama legislasi. "Kalau pengawasan, selain DPR RI masih banyak institusi dan elemen masyarakat yang melakukan pengawasan," pungkasnya. [mad]