Jumat, 20 Juli 2018 | 02:14 WIB
KPK Sebut Ada Kecurangan Penetapan Harga Spesial Batu Bara
Jumat, 16 Maret 2018 | 03:24 WIB
ilustrasi -

Skalanews - KPK akan mengawal penerapan harga batu bara yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1.395 Tahun 2018. Keputusan itu merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba).

Dalam aturan itu, pemerintah mematok harga 'spesial' batu bara bagi pemenuhan kebutuhan di dalam negeri sebesar 70 dollar AS per ton, sementara untuk ekspor sesuai dengan Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang ditetapkan setiap bulannya.

"Kami bicara dua hal, pertama soal harga batu bara yang dua harga. Yang satu untuk kepentingan ekspor, satu lagi untuk kepentingan dalam negeri. Karena KPK mengusulkan itu maka KPK mengawal," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Kamis (15/3).

Syarif juga mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pembahasan bersama dengan Direktur Jenderal Direktur Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot dan jajarannya.

Sebagaimana, pada hari ini, Bambang mendatangi KPK untuk membahas persoalan tersebut. Dalam keterangannya, Bambang mengaku ada pembahasan soal perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan kecurangan.

Syarif mengungkapkan dalam pertemuan tadi Ditjen Minerba melaporkan bahwa ada perusahaan yang membeli batu baru untuk kepentingan dalam negeri, namun sebagian dialihkan untuk kepentingan ekspor.

"Ternyata dari laporan tadi itu ada juga yang pura-pura beli untuk kepentingan dalam negeri tapi dibocorkan sebagian untuk kepentingan ekspor," tuturnya.

Guna meminimalisir praktik tersebut, kata Syarif, KPK akan menggelar rapat khusus mengenai pelaksanaan aturan baru ini dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Perdagangan.

"Kami akan rapatkan di KPK. Agar tujuan pemerintah untuk elektrifikasi ini jalan dengan baik dan tidak terjadi gagal pasok (batu bara)," tuturnya.

Menurut data Kementerian ESDM saat ini, 57,22 persen dari total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia sebesar 60 Gigawatt (GW) dihasilkan dari tenaga batu bara. (Bisma Rizal/bus)