Minggu, 22 September 2019 | 14:59 WIB
Pemerintah Biayai Eksplorasi Panas Bumi Sebelum Dilelang ke Investor
Rabu, 11 September 2019 | 10:25 WIB
Eksplorasi Panas Bumi - ilustrasi - [ist]

Skalanews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membiayai eksplorasi wilayah kerja panas bumi terlebih dahulu sebelum dilelang ke investor.

"Eksplorasi sudah dilakukan di Wesan, Nusa Tenggara Timur, dan berikutnya di Jailolo Halmahera Barat, Maluku Utara. Pengeborannya dibiayai pemerintah setelah itu baru dilelang ke pengembang," kata Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto saat meninjau proyek panas bumi di Solok Selatan, Sumbar, Selasa (10/9).

Pemerintah, kata dia, akan menyediakan data sampai pengeboran sebelum diserahkan kepada pengembang.

Dia mengatakan, pemerintah juga menyediakan dana kompetitif yang bisa menanggung sebagian risiko eksplorasi panas bumi.

"Dengan kurangnya risiko, akan membuat investasi panas bumi menarik bagi pengembang," ujarnya.

Selain itu, untuk menarik minat investor, pihaknya akan mengupayakan kebijakan insentif untuk mendorong panas bumi, dan ini sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan.

"Kebijakan insentif panas bumi juga sedang dibahas dengan Kementerian Keuangan," katanya.

Sedangkan, soal perizinan kata dia, semua sudah dipermudah dan disederhanakan serta sekarang bisa dilakukan secara daring.

Panas bumi di Indonesia yang termanfaatkan baru 2.000 MW, dari potensi 29.000 MW.

Menurut dia, apabila Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang ditargetkan 6.000 MW pada 2025 tercapai, maka bisa menghemat impor minyak mentah 100 ribu barel per hari.

"Sekarang mencari lapangan minyak 5.000 barel per hari saja susah, makanya kita impor dan apabila RUPTL ini berhasil maka bisa menghindari impor minyak 100 ribu barel per hari," ujarnya.

Pihaknya juga mendorong agar proyek panas bumi di Solok Selatan oleh PT Supreme Energy Muaralabuh bisa segera memasuki tahap selanjutnya atau unit kedua.

Sementara EVP SEML Priyandaru Effendi yang mengelola panas bumi Solok Selatan mengatakan, sebelum masuk tahap berikutnya atau unit dua, ada sedikit masalah komersial dengan PT PLN yang harus diselesaikan.

"Permasalahan komersial itu secepatnya akan kami selesaikan dengan PLN, sehingga tahap dua bisa segera digarap," ujarnya.

Untuk komersial tahap satu, katanya, paling telat pertengahan Desember sudah selesai dan sekarang baru uji coba.

"Pertengahan Desember paling lambat kami sudah lancar menyalurkan ke PLN," ujarnya. (bus/ant)