Rabu, 11 Desember 2019 | 02:20 WIB
OJK Ingin Jadi Tolak Ukur GCG Indonesia
Selasa, 12 Januari 2016 | 17:26 WIB
Ilustrasi - [skalanews]

Skalanews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan, untuk menjadi tolak ukur implementasi Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) bagi perusahaan swasta dan unsur pemerintah pada dua tahun ke depan.

"Sistem seperti regulasi dan infrastruktur semakin kita benahi tahun ini. Sehingga di 2016, OJK jadi 'benchmarking' di Indonesia," kata Ketua Dewan Audit OJK Ilya Avianti, saat berbicang dengan media di Jakarta, Selasa (12/1).

Menurut Ilya, sejak 2015 pihaknya telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan standar tata kelola organisasi yang baik.

Sistem pengendalian dan pengawasan yang dibuat pun, menurutnya dia, mengadaptasi ketentuan dari lembaga anti-rasuah tersebut.

"Sebagai pengatur dan pengawas industri keuangan dengan aset dan kapitalisasi Rp11 ribu triliun, tata kelola OJK harus berjalan baik. Karena ukuran kami adaah 'trust'," ujarnya.

Untuk regulasi, imbuh Ilya, pihaknya telah mengeluarkan beberapa ketentuan, seperti Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang pengendalian gratifikasi, PDK Tata Kelola OJK, Surat Edaran (SE) tentang Sistem Pengendalian Internal dan SE Penilaian Kontrol Risiko.

Sedangkan untuk infrastruktur, kata Ilya, pada 2015 pihaknya sudah menerapkan tiga sistem untuk mengawasi kinerja dan integritas pegawai OJK.

Tiga sistem itu adalah sistem pengendalian gratifikasi, sistem anti-"fraud" dan sistem pengungkap masalah (Whistle Blowing System).

"Ketiganya sudah berjalan pada 2015. Kami juga sedang menangani laporan dari masyarakat, industri dan pegawai internal kami," ujarnya.

Sebagai gambaran, untuk "whistle blowing system" yang sudah diterapkan sejak April 2015, terdapat laporan 77 kasus.

Ilya mengatakan, dari 77 kasus itu, paling banyak laporan mengenai pengaduan ketidakpuasan pelayanan, dan sejumlah masalah etik seperti perselingkuhan.

Dia mengklaim, belum ada laporan yang berkaitan dengan penyelewengan material atau "fraud" yang dilakukan pegawai OJK.

"Sedang kami tangani. Ada yang sudah ke komisi etik, dan ada yang jadi dampaknya ke peningkatan kualitas pelayanan," ujarnya.

Sedangkan untuk sistem pengendalian gratifikasi yang diterapkan pada November 2015, imbuh Ilyas, Dewan Audit sudah mendapat laporan dari 7 pegawai OJK tentang pemberian yang bisa diidentifikasi sebagai gratifikasi.  Total nilai pemberian itu, sebesar Rp24 juta.

"Ini pegawai OJK yang melaporkan apa yang mereka terima. Nanti kami nilai, apakah itu gratifikasi atau bukan," kata dia.

Pada tahun ini, Ilya mengatakan, OJK menargetkan sistem yang dibuat itu sudah dapat diadaptasi oleh semua pegawai OJK.

Ilya menambahkan, untuk 2016 pihaknya juga akan menerapkan "combined assurance", di mana integrasi tiga tahapan pengawasan internal OJK, baik dari pengawasan oleh satuan kerja, oleh Direktorat Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, serta dari Dewan Audit dan Auditor Eksternal.

"Meskipun terintegrasi, sistem audit ini tidak akan turun kualitasnya," kata dia. (ant/tat)