Selasa, 22 Oktober 2019 | 09:12 WIB
Dorong Pasar Repo, OJK Luncurkan GMRA Indonesia
Jumat, 29 Januari 2016 | 13:29 WIB
Ilustrasi - [skalanews]

Skalanews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan dokumen perjanjian transaksi repo dengan standar internasional atau "Global Master Repurchase Agreement" (GMRA) Indonesia, dalam rangka mendorong pengembangan pasar Repo di Indonesia.

"Peluncuran GMRA Indonesia dilatarbelakangi adanya kebutuhan atas standarisasi perjanjian transaksi gadai efek, atau 'Repurchase Agreement' (Repo)," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, dalam seremonial peluncuran GMRA Indonesia, di Jakarta, Jumat (29/1).

Dia mengingatkan, transaksi itu saat ini dilakukan dengan mekanisme maupun perjanjian yang berbeda-beda baik antar sektor maupun pelaku, serta terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi..

Ia mengharapkan, dengan implementasi GMRA Indonesia ini, praktek transaksi Repo yang dilaksanakan oleh seluruh sektor jasa keuangan terstandarisasi, serta pasar Repo di indonesia akan semakin dalam. Sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku, terutama sebagai alternatif.

Nurhaida mengemukakan, beberapa program sebagai tindak lanjut dalam implementasi GMRA Indonesia yang saat ini dilakukan oleh OJK, antara lain penyusunan "market conduct" oleh pelaku, pengembangan "tri-party Repo", pengembangan sistem penyelesaian transaksi Repo, pengembangan sistem penyelesaian transaksi Repo. Termasuk juga mengupayakan perlakuan pajak khusus transaksi repo.

Ia menambahkan, GMRA Indonesia disusun dengan mengadopsi standar perjanjian GMRA yang diterbitkan International Capital Market Association (ICMA), serta dilengkapi dengan klausul yang menyesuaikan kondisi hukum dan pelaku di Indonesia.

"Beberapa klausul yang termuat dalam GMRA Indonesia, antara lain adalah prinsip keharusan adanya perpindahan kepemilikan dalam setiap 'leg' transaksi Repo, pemeliharaan marjin, dan penanganan kegagalan," katanya.

GMRA Indonesia dokumen perjanjian yang dipersyaratkan untuk dipergunakan Lembaga Jasa Keuangan dalam melakukan transaksi Repo berdasarkan Peraturan OJK No.09/POJK.04/2015, tentang Pedoman Transaksi Repo Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No.33/SEOJK.04/2015 tentang GMRA Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad menambahkan, transaksi Repo di dalam negeri dapat berjalan lebih baik lagi. Sehingga akan meningkatkan likuditas pasar di dalam negeri.

"Transaksi Repo merupakan salah satu instrumen transaksi pasar uang, yang banyak digunakan di industri keuangan dan lainnya, untuk mengelola likuditas dan transaksi alternatif pendanaan jangka pendek," katanya.

Ia mengatakan, transaksi Repo juga menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan oleh Bank Sentral dan pelaku pasar. Dalam perkembangan global, seiring setelah krisis 2008 lalu, transaksi Repo dari tahun ke tahun terus meningkat dari volume dan nilai.

"Ada beberapa data yang dimiliki. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari 2011-2015, total volume tahunan transaksi Repo tertinggi telah mencapai 150,2 triliun dengan nilai transaski Rp136,8 triliun. Ini menunjukkan perkembangan transaksi yang signifikan, dibandingkan 2006-2011 dimana transaski volume tertinggi yang dilaporkan 42,6 triliun dengan nilai transaksi Rp35,78 triliun," paparnya.

Dalam seremonial peluncuran GMRA Indonesia itu, juga disertai acara penandatanganan perjanjian transaksi Repo menggunakan GMRA Indonesia oleh empat bank nasional, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Central Asia (BCA). (ant/tat)