Kamis, 25 April 2019 | 21:03 WIB
Menkeu Taksir Rp24,7 Triliun Repatriasi Belum Masuk Indonesia
Sabtu, 1 April 2017 | 09:37 WIB
-

Skalanews - Menteri Keuangan Sri Mulyani menaksir, dana repatriasi hasil program pengampunan pajak sebesar Rp24,7 triliun belum masuk ke Indonesia.

"Masih ada Rp24,7 triliun yang wajib pajak sampaikan repatriasi, namun dana belum masuk ke Indonesia," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat malam (31/3).

Sebelumnya, DJP menyampaikan dari keseluruhan komitmen repatriasi sudah ada dana yang masuk ke Tanah Air, namun ada pula yang belum.

Realisasi dana repatriasi berdasarkan surat pernyataan harta menjelang program pengampunan pajak berakhir mencapai Rp147 triliun, dan yang sudah masuk ke Indonesia sekitar Rp121 triliun.

Menkeu menjelaskan, penyebab adanya perbedaan antara komitmen dan realisasi tersebut adalah karena sebagian harta wajib pajak yang ada di luar negeri sudah masuk sebelum masa implementasi pengampunan pajak.

"Hartanya diklaim repatriasi, tapi sudah ada di Indonesia. Sesuai dengan PMK 119 yang diubah menajdi PMK 150, harta yang sudah masuk ke RI diperlakukan sebagai deklarasi dalam negeri. Dan WP dapat mengubah keterangannya dari semula repatriasi menjadi deklarasi dalam negeri," kata Sri.

Selain itu, penyebab lainnya adalah regulasi di negara asal yang seringkali ketat.

"Di beberapa yuridiksi, kalau repatriasi maka harta itu dianggap melanggar Undang-Undang. Itu membuat wajib pajak kesulitan," ucap Menkeu.

Untuk merespons hal itu, DJP akan melakukan pengawasan melalui laporan pengalihan dan realisasi harta tambahan, dan juga laporan penempatan harta tambahan, serta laporan dari bank "gateway".

DJP juga akan memonitor harta yang diungkap sebagai repatriasi, agar mengikuti ketentuan, misalnya terkait kewajiban menginvestasikan aset tersebut paling singkat sepanjang tiga tahun.

Menurut laman resmi amnesti pajak yang diakses di Jakarta, Sabtu (1/4), pukul 01.30 WIB, jumlah harta berdasarkan surat pernyataan harta mencapai Rp4.866 triliun dengan komposisi deklarasi dalam negeri Rp3.687 triliun, deklarasi luar negeri Rp1.032 triliun, dan repatriasi Rp147 triliun.

Sementara jumlah uang tebusan pengampunan pajak Rp114 triliun, dengan komposisi yang masih didominasi oleh orang pribadi non-usaha mikro kecil dan menengah sebesar Rp91,2 triliun.

Jumlah surat pernyataan harta telah mencapai 1 juta SPH, dan peserta amnesti pajak tercatat mencapai 965 ribu wajib pajak. (ant/tat)