Jumat, 21 September 2018 | 15:07 WIB
Dirjen Pajak Terbitkan SE Pemeriksaan Para Wajib Pajak Tak Patuh
Rabu, 12 September 2018 | 05:46 WIB
ilustrasi -

Skalanews - Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan surat edaran nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak baik itu orang pribadi (OP) maupun badan usaha.

Surat tersebut ditunjukan untuk unit pemeriksaan (UP2) agar meningkatkan ketertiban administrasi serta meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak, hingga meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan.

Pemeriksaan juga berdasarkan daftar sasaran prioritas panggilan potensi (DSP3) yang berada di masing-masing KPP dan akan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas penggalian potensi.

Menurut Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Humas Dirjen Pajak Hestu Yoga Saksama, yang menjadi perioritas untuk diperiksa adalah WP yang selama tiga tahun tidak melaporkan kewajibannya.

Karena WP yang demikian masuk ke dalam indikator tidak patuh.

"WP yang tiga tahun terakhir belum diperiksa all taxes memang kita masukkan sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan dalam menyusun DSP3," kata Hestu saat dihubungi wartawan Jakarta, Selasa (11/9).

Selain itu, Hestu juga menyebutkan, bahwa pelaporan pajak saat ini sepenuhnya self assessment yang belum dilakukan pengujian.

Penggalian potensi juga berlaku kepada WP sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam SE tersebut.

"Ini semacam Compliance Risk Management (CRM) di mana kita memetakan WP berdasarkan pola kepatuhannya," tutup dia. (Bisma Rizal/bus)