Kamis, 20 Juni 2019 | 06:19 WIB
KEIN: Kondisi Fundamental Ekonomi Kian Kuat
Senin, 10 Desember 2018 | 23:39 WIB
Arif Budimanta - [ist]

Skalanews -Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengungkapkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran semakin baik, sehingga membuat kondisi perekonomian Indonesia makin kuat secara fundamental.

Arif dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (10/12), menyebutkan salah satu indikator itu terlihat dari kinerja penerimaan negara yang hingga akhir November 2018 sudah mencapai Rp1.654,5 triliun atau sekitar 87,3 persen dari target.

Pendapatan negara tersebut antara lain berasal penerimaan perpajakan yang tercatat Rp1.301,4 triliun atau 80,4 persen dari target serta penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp342,5 triliun atau 124,4 persen dari target.

"Sampai sekarang pajak masih memiliki porsi terbesar dari total penerimaan kita. Karena itu, capaian tersebut menjadi sangat penting," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi ucapan Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno mengenai keinginan untuk mendorong pembangunan tanpa utang. Arif menambahkan defisit neraca keseimbangan primer juga kian menyempit yang berarti kebutuhan pembiayaan utang untuk membayar bunga utang semakin mengecil seiring dengan membaiknya pengelolaan utang.

Hal tersebut terlihat dari keseimbangan primer yang tercatat pada 2017 sebesar negatif Rp139,1 triliun, hingga akhir November 2018 sudah mencapai negatif Rp36,8 triliun atau terendah dalam lima tahun terakhir.

"Penurunan tajam pada defisit keseimbangan primer menunjukkan fundamental APBN yang makin baik," kata Direktur Eksekutif Megawati Institute.

Arif menambahkan rasio utang terhadap PDB saat ini secara konstitusional masih sangat aman, karena masih berada pada kisaran 30 persen.

Menurut amanat Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah pinjaman pemerintah dibatasi maksimal sebesar 60 persen.

Selain itu, pemanfaatan utang tersebut juga terlihat dari efektivitasnya untuk perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat yang terlihat dari angka kemiskinan yang menurun dan membaiknya tingkat pengangguran.

Hal tersebut terlihat dari membaiknya Indeks Pembangunan Desa, yang memperlihatkan tingkat perkembangan desa dengan status tertinggal, berkembang dan mandiri, yang baru dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Jika pada 2014, jumlah desa tertinggal masih sebesar 19.750 desa atau 26,81 persen dari total desa, pada 2018 jumlah itu mengecil hingga tersisa 13.232 desa atau 17,96 persen.

Pencapaian itu memperlihatkan adanya pengentasan sebanyak 6.518 desa dalam empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah juga terus fokus membangun infrastruktur maupun sumber daya manusia yang terlihat dari besaran alokasi untuk infrastruktur mencapai Rp415 triliun dan pendidikan Rp492,5 triliun dalam APBN 2019.

"Hasil akan terlihat jangka panjang. Ini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang negarawan, tidak memanfaatkan APBN sekadar kepentingan jangka pendek," kata Arif. [antara/bus]