Jumat, 18 Januari 2019 | 16:47 WIB
Ditjen Pajak Berikan Tax Holiday Bagi 12 Wajib Pajak
Rabu, 12 Desember 2018 | 04:19 WIB
Tax Holiday -

Skalanews - Kepala Subdit Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan PPh Orang Pribadi, Direktorat Peraturan Perpajakan II Sulistyo Wibowo mengatakan bahwa saat ini terdapat 12 wajib pajak yang mendapatkan tax holiday sejak diberlakukannya PMK 35/2018 pada 29 Maret 2018.

"Empat Wajib pajak dari infrastruktur ekonomi, yakni ketenagalistrikan. Lalu, 7 wajib pajak dari industri logam dasar hulu, meliputi industri penggilingan baja, besi dan baja dasar, dan logam dasar bukan besi, serta satu industri kimia dasar organik," ungkap Sulistyo dalam acara Perkuat Reformasi Kokohkan Kolaborasi di Bogor, Selasa (11/12).

Menurutnya, lokasi wajib pajak tax holiday ini menyebar, mulai dari serang, Banten (1 WP); Marowali, Sulawesi Tengah (3 WP); Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara (1 WP); Kab. Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (1 WP); Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara (2 WP); Kab. Jepara, Jawa Tengah (1 WP); Bengkulu (1 WP); Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara (1 WP); dan Cilegon, Banten (1 WP). Total rencana investasi Rp210, 8 triliun.

"Negara investornya berasal dari RRC dan Malaysia, Hong Kong, Singapura, Jepang, Belanda, dan Indonesia. Diperkirakan investasi tersebut dapat menyerap 10.587 tenaga kerja," imbuh Sulistyo.

Pada November ini, sambungnya, terdapat perubahan tax holiday yang diatur dalam PMK 150/PMK.010/2018.

"Ada tambahan atau relaksasi yang nilainya Rp100 miliar sampai Rp500 miliar. Pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen dari PPh terutang selama 5 tahun pajak dan tambahan pengurangan PPh Badan sebesar 25 persen dari PPh terutang selama dua tahun pajak," jelas Sulistyo.

Untuk nilai investasi lebih dari Rp500 miliar, lanjutnya, terdapat pengurangan PPh Badan sebesar 100 persen dari PPh terutang selama lima sampai 20 tahun pajak. Artinya, ada PPh yang terutang, maka seluruhnya tidak harus dibayar dengan jangka waktu investasinya.

"Misalnya, nilai investasi Rp500 miliar hingga Rp1 triliun selama 5 tahun. Untuk nilai investasi Rp1 triliun hingga Rp5 triliun selama 7 tahun. Hingga di atas Rp30 triliun diberikan fasilitas selama 20 tahun," sebut Sulistyo.

Ia menambahkan, tambahan pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen dari PPh terutang selama dua tahun pajak. Menurutnya, pemanfaatan fasilitas tax holiday ini dapat dimulai ketika yang bersangkutan menyelesaikan investasi untuk memproduksi barang atau mulai berproduksi. Istilahnya kapan dia membangun fasilitas produksi. Kemudian, dia menjual.

"Seharusnya mulai saat itu, tahun itu tidak perlu membayar dengan jangka waktu yang ditetapkan dengan besaran investasinya," pungkas Sulistyo. (bus/ant)