Minggu, 26 Januari 2020 | 13:25 WIB
BUMN Diminta Beri Kesempatan Kepada Swasta
Sabtu, 14 Desember 2019 | 21:39 WIB
BUMN/ilustrasi -

Skalanews - Badan usaha milik negara (BUMN) diminta memberikan kesempatan kepada swasta untuk sama-sama mengembangkan bisnisnya.

"Ada bisnis maintenance gedung dan lain-lain, itu harus dibagikan ke masyarakat, tapi jangan sampai BUMN matikan usaha masyarakat," kata Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Arif Budimanta dalam diskusi Populi Center di Jakarta, Sabtu (14/12).

Arif mencontohkan seperti di negara Tiongkok. Di sana, perusahaan negara bisa berkembang bersama perusahaan swasta.

"Ada Sinok itu dimiliki oleh BUMN, tapi ada juga Alibaba, Tencent, dan lain-lain yang juga dimiliki swasta," contohnya.

Di sisi lain, dia memaklumi anak usaha BUMN terus berkembang biak di luar bidang usaha intinya. Dia mencontohkan perusahaan tambang memiliki usaha perhotelan.

Dia menduga hotel awalnya dibangun untuk keperluan perusahaan. Namun, usaha itu berkembang hingga berdiri sendiri.

"Mungkin dulu (di daerah) tidak ada fasilitas itu, tapi setelah ekonomi tumbuh, daerah berkembang, BUMN berikan kontribusi ke wilayah, ada inisiatif ke daerah dan lain-lain," ungkapnya.

Selain itu, Arif mengingatkan BUMN tidak hanya berorientasi pada profit, melainkan juga menyejahterakan rakyat. BUMN mesti berperan untuk mendistribusikan kesejahteraan.

Kehadiran BUMN harus hadir dalam konteks keadilan sosial. Perusahaan pelat merah harus merombak pasar untuk menghasilkan harga yang yang lebih terjangkau.

"Misalnya harga gas untuk industri sekitar USD11, padahal best practice di beberapa negara hanya USD4-6. Jadi kalau kita bisa lakukan, itu bisa jadikan struktur ekonomi yang lebih efisien, harga produk jadi lebih kompetitif, rakyat yang beli bisa dapat harga dan kualitas lebih baik," imbuhnya.

Tak hanya itu, BUMN bisa terlibat dalam transformasi ekonomi yang lebih maju. BUMN tak boleh hanya kuat di dalam negeri, tetapi juga berjaya di dunia internasional.

"Kami harapkan BUMN tidak hanya kuat di dalam negeri tapi diakui kompetensinya di luar negeri," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)