Rabu, 26 Februari 2020 | 05:03 WIB
Moratorium Pendirian Anak Usaha Tak Berlaku untuk BUMN Jasa Konstruksi
Sabtu, 14 Desember 2019 | 20:38 WIB
-

Skalanews - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diketahui menghentikan sementara (moratorium) pendirian anak perusahaan atau perusahaan patungan di lingkungan BUMN.

Kabag Protokol dan Humas Kementerian BUMN Ferry Andrianto menjelaskan, moratorium tersebut tak berlaku bagi anak usaha perusahaan negara yang mengikuti tender untuk melaksanakan proyek-proyek di bidang usaha jasa konstruksi.

Selain bidang usaha jasa konstruksi, anak usaha BUMN yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol juga dikecualikan. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang berfokus pada pembangunan infrstruktur.

"Prinsipnya ada moratorium pembentukan anak usaha baru, kecuali bagi anak usaha yang kelola jasa konstruksi dan tol. Ini sesuai dengan arahan Presiden," kata Ferry dalam diskusi Populi Center di Jakarta, Sabtu (14/12).

Langkah yang dilakukan Erick, sambung Ferry merupakan upaya untuk mengonsolidasikan anak usaha BUMN agar sesuai dengan bisnis inti perusahana induk. Sebab, ada banyak anak usaha yang usahanya tidak relevan dengan core business BUMN induk.

"BUMN induk yang punya anak usaha tersebar, diharapkan tetap fokus pada core business sehingga anak usaha yang tidak relevan itu dikonsolidasikan ke yang bisnis itu. Jangan sampai juga anak usaha yang suplai dan topang induknya," terangnya.

Ferry menjelaskan penyebab banyak anak usaha yang tak sesuai dengan core business BUMN. Erick saat ini sedang melihat kembali anak usaha BUMN yang tidak mendukung bisnis induknya. Termasuk jangan sampai pihak swasta merasa usahanya diambil alih oleh BUMN.

"Meskipun BUMN merupakan entitas bisnis yang profesional juga agen pembangunan yang membawa misi pemerintahan di bawah Presiden, namun tak boleh mengambil peran 100 persen sehingga mematikan usaha yang dilakukan pihak swasta," tegasnya.

Ferry mengakui, dulu BUMN mengambil peran swasta karena kala itu swasta belum optimal dalam mengelola bisnis tersebut. Ketika ada peluang usaha yang bagus namun swasta tak mau mengambil peran, maka BUMN yang mengambil peluang tersebut.

"BUMN tidak boleh mematikan usaha swasta, menjadi katalisator usaha kita. Kenapa BUMN harus aktif merespons cepat? Yang dulu swasta kurang optimal. Bahwa BUMN, ketika dari aspek ekonomis swasta tidak mau, peran BUMN harus tampil di sana," tutup Ferry. (Frida Astuti/Bus)