Kamis, 17 Oktober 2019 | 19:51 WIB
Home > Hukum >
Banyak Oknum Jaksa Main Proyek, Kejagung Didesak Bubarkan TP4 dan TP4D
Rabu, 21 Agustus 2019 | 13:22 WIB
Boyamin Saiman - [ist]

Skalanews - Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk membubarkan Tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan (TP4) Pusat maupun yang daerah (TP4D).

Desakan tersebut dilontarkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyusul ditangkapnya seorang anggota TP4D yang juga seorang jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yakni Eka Safitra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bubarkan TP4 karena lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan. Kejaksaan tugas pokok adalah menuntut perkara pidana termasuk korupsi sehingga dengan masuk suatu kegiatan pemerintah, termasuk tender proyek maka hal ini jelas akan konflik kepentingan karena tender proyek, berpotensi korupsi. Disisi lain juga bertentangan dengan UU Kejaksaan," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, Rabu (21/8).

Dalam prakteknya, sambung Boyamin, TP4 Pusat dan TP4D tidak mampu mencegah korupsi sejak dini karena nyatanya masih banyak korupsi meskipun sudah ada TP4.

Lebih parahnya, lanjut Boyamin, terdapat oknum oknum kejaksaan nakal yang justru meminta bagian proyek dengan cara menyodorkan pemborong, memeras atau gratifikasi dalam kegiatan pengawalan proyek pemerintah.

"Kasus OTT Jogja Solo oleh KPK adalah kasus ketiga yang dicatat MAKI adanya dugaan nakal oknum Jaksa di TP4D," ungkap Boyamin.

Sebelumnya di Bali terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang melakukan pemerasan kepada pemborong dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp300 juta.

"Meminta uang 50 juta kepada Kepala Desa dan mengajak temannya untuk ikut pengadaan buku perpustakaan Desa dengan keuntungan 35%," paparnya.

Lalu di Jawa Tengah terdapat oknum pejabat Kejaksaan Negeri yang justru bermain main, hampir sama dengan di Bali dan kini oknum tersebut sudah dipecat dari jabatannya.

"Untuk itu sekali lagi Kami meminta Kejagung utk bubarkan TP4 Pusat maupun Daerah dan fokus pada tindakan pemberantasan korupsi. Jangan sampai kesibukan TP4 menjadikan alasan kendor berantas korupsi," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)