Senin, 23 September 2019 | 22:30 WIB
Home > Hukum >
WP KPK Tak Punya Kewenangan Menolak Capim dan Revisi UU
Kamis, 12 September 2019 | 17:30 WIB
-

Skalanews - Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bermanuver dinilai tidak berwenang menolak calon pimpinan KPK yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Selain itu, WP KPK juga tidak berwenang menolak revisi UU KPK. Demikian dikatakan ahli hukum pidana, Faisal Santiago. Menurutnya, bila WP KPK merupakan bagian Aparatur Sipil Negara (ASN), maka tidak ada alasan untuk tidak tunduk pada UU ASN.

"Menurut saya kalau pegawai harus jelas, apakah itu ASN atau bukan. Kalau memakai APBN mereka harus tunduk pada UU ASN atau UU ketenagakerjaan No.13 tahun 2003," kata Santiago kepada wartawan, Kamis (12/9).

Ditegaskan Santiago, Wadah Pegawai KPK bukan dalam posisi menolak capim yang terpilih.

"Kalau menolak pimpinan KPK bukan kewenangan dari WP KPK, karena (capim) sudah melewati proses rekrutmen, seleksi, uji publik," sambungnya.

Menurut Santiago, tidak menjadi masalah jika UU KPK direvisi. Pasalnya sekelas UUD 1945 saja sudah beberapa kali diamandemen.

"Saya melihat sisi positifnya untuk perbaikan. Yang tidak boleh terjadi kalau ada pelemahan," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)