Jumat, 18 Oktober 2019 | 11:14 WIB
Home > Hukum >
YLBHI Sebut RKUHP Buat Penjara Makin Penuh
Sabtu, 21 September 2019 | 19:43 WIB
Tahanan/ilustrasi -

Skalanews - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terlalu banyak berisikan upaya penegakkan hukum dengan cara memenjarakan.

"Kalau kami lihat, banyak over criminalization, banyak terjadi di RKUHP ini. Akibatnya makin banyak orang masuk penjara," kata Asfinawati dalam diskusi "Mengapa RKUHP Ditunda" di D'Consulate Resto, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Menurut dia, sistem pemidanaan dengan memenjarakan tidak harus selalu dipakai dalam setiap perkara. Hal itu demi mengurangi jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

"Saat ini penjara sudah over crowding dan orang dengan mudah saling melaporkan," sambungnya.

Selain itu, RKUHP banyak berisikan pembatasan hak sipil. Contohnya muncul pasal pelarangan terhadap jurnalis meliput persidangan.

"Penghalangan masyarakat sipil, terutama untuk teman-teman jurnalis merekam sidang, kebebasan berpendapat, berkeyakinan, beragama, dan lainnya," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)