Rabu, 23 Oktober 2019 | 01:45 WIB
Home > Hukum >
Dewan Pers Sebut Sejumlah Pasal di RKUHP Belenggu Wartawan
Sabtu, 21 September 2019 | 23:41 WIB
dewan pers - ist

Skalanews - Anggota Dewan Pers, Agung Darmajaya menyebut sejumlah pasal dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) membelenggu kebebasan wartawan dalam proses kerjanya.

"Saya menegaskan ada beberapa catatan di mana itu kontraproduktif, pasal karet. Ketika sekarang muncul persoalan masuk KUHP artinya bicara kebebasan pers menyampaikan gagasan pendapat di satu sisi terbelenggu pidana, artinya tumpang-tindih," kata Agung dalam diskusi "Mengapa RKUHP Ditunda" di D'Consulate Resto, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/9).

Dia meminta pembahasan RUU KUHP tidak tumpang tindih dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dipaparkan Agung pasal karet diantaranya seperti Pasal Penghinaan Presiden yang mengancam hak berpendapat pers dimana terminologi penghinaan tidak jelas karena bisa ditafsirkan secara sembarang.

"Menghina itu seperti apa sih? Kalau namanya pejabat publik, tidak perlu sekelas presiden, Anda dikritik ya itu risikonya, kecuali masuk ke ranah pribadi," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)