Selasa, 19 November 2019 | 02:51 WIB
Home > Hukum >
KPK Bantu Polda Sultra Ungkap Kasus Pembentukan Desa Fiktif
Rabu, 6 November 2019 | 11:46 WIB
-

Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membantu Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) mengusut kasus pembentukan desa palsu agar mendapatkan anggaran dana desa dari pemerintah.

"Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi dalam bentuk dukungan terhadap penanganan perkara oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (6/11).

Dipaparkan Febri, perkara yang ditangani Polda Sultra bersama KPK diantaranya pembentukan desa fiktif, pembentukan desa yang tidak sesuai prosedur yakni dengan menggunakan dokumen tidak sah.

"Diduga ada 34 desa yang bermasalah, 3 desa diantaranya fiktif, sedangkan 31 desa lainnya ada akan tetapi SK pembentukannya dibuat dengan tanggal mundur, sementara pada saat desa tersbut dibentuk sudah ada moratorium dari Kemendagri sehingga untuk mendapatkan dana desa harus dibuat tanggal pembentukan backdate," papar Febri.

"Untuk dapat menyatakan proses pembentukan desa yang berdasarkan Peraturan Daerah yang dibuat dengan tanggal mundur (backdate), merupakan bagian dari tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak," sambungnya.

Pimpinan KPK sendiri sudah me‎lakukan pertemuan dengan Kapolda Sultra untuk membahas pengusutan kasus ini. Dalam pertemuan tersebut, KPK diminta mensupervisi dan memberikan bantuan berupa memfasilitasi ahli dalam perkara ini.

"Perkara ini telah naik ke tahap penyidikan dan Polda telah mengirimkan SPDP ke KPK sesuai ketentuan Pasal 50 UU KPK. Sesuai dengan KUHAP, penyidikan yang dilakukan Polri adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)