Sabtu, 7 Desember 2019 | 10:33 WIB
Home > Hukum >
KPK Banding atas Vonis Terdakwa Markus Nari
Selasa, 3 Desember 2019 | 16:38 WIB
Markus Nari - [Deni Hardimanyah/Skalanews]

Skalanews - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding atas vonis 6 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Tipikor Jakarta terhadap terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Markus Nari.

Selain divonis enam tahun, Markus Nari juga dihukum membayar denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Serta juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai US$400 ribu, serta dicabut hak politiknya selama 5 tahun usai menjalani pidana pokok.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya mengajukan banding.

"Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti," kata Febri kepada wartawan, Selasa (3/12).

Dalam putusannya, hakim hanya mewajibkan Markus Nari membayar uang pengganti senilai USD400 Ribu. Uang ini merupakan uang yang diduga diterima terdakwa dari Andi Narogong di dekat Stasiun TVRI Senayan.

Sedangkan dugaan penerimaan lain, lanjut Febri, yaitu USD500 ribu saat ini belum diakomodir ke dalam putusan tingkat pertama tersebut.

Sebelumnya JPU menuntut terdakwa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, serta merintangi penyidikan, yakni Markus Nari dengan pidana penjara selama 9 tahun dengan denda Rp500 juta serta subsidair enam bulan kurungan.

Selain pidana pokok, JPU juga meminta Majelis Hakim untuk memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti USD900 ribu. Dengan jangka waktu satu bulan setelah putusan tingkat pertama pengadilan.

Tak hanya itu, JPU juga menuntut Majelis Hakim mencabut hak politik Markus Nari selama lima tahun seusai menjalani pidana pokok.

Febri mengatakan, Penuntut Umum KPK cukup meyakini dugaan penerimaan dari Andi Narogong melalui keponakan mantan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto di ruang Rapat Fraksi Golkar tersebut terbukti di pengadilan. 

"Oleh karena itu, KPK mengajukan banding. Karena KPK cukup meyakini, seharusnya terdakwa terbukti menerima USD900 ribu atau setara lebih dari Rp12 Miliar sehingga uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara," pungkas Febri. (Frida Astuti/Bus)