Jumat, 24 Januari 2020 | 17:26 WIB
Home > Hukum >
Sahroni Minta Polda Selidiki Dugaan Pemerasan AKBP Andi Sinjaya
Selasa, 14 Januari 2020 | 14:06 WIB
ahmad sahroni - ist

Skalanews - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mendorong Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan pemerasaan yang diduga dilakukan mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Andi Sinjaya Ghalib sebagaimana diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW).

"Saya minta Kapolda Matro Jaya bergerak cepat memerintahkan Propam menyelidiki dan mengungkap kasus ini secara transparan," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (14/1).

Disebut Sahroni, di tengah gencarnya Polri membangun profesionalisme dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat, adanya isu pemerasaan ini tentunya mencoreng wajah polri.

Oleh itu, Sahroni meminta Polda Metro Jaya secara terbuka melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Presidium IPW Neta S Pane sebagai pihak yang mem-blow up kasus tersebut ke publik, begitu pula Budianto dan Andi Sinjaya sebagai para pihak yang diduga berkaitan dengan dugaan pemerasan senilai Rp 1 miliar.

"Kita menganut Asas presumtion of innocent dalam penegakan hukum. Agar semua terang benderang dan tidak ada fitnah maka Polda wajib memeriksa Neta Pane, Budianto, dan Andi Sinjaya," sambung Sahroni.

Hal ini menurut Sahroni perlu dipastikan mengingat kesimpangsiuran informasi sebagaimana diberitakan media massa terkait kasus tersebut. Di satu sisi, Neta S Pane mengembuskan isu dugaan pemerasan oleh Andi Sinjaya, di sisi lain pihak kepolisian membantahnya.

"Institusi polri tidak boleh dikacaukan oleh informasi yang masih dipertanyakan validitasnya. Kalau memang pemerasan itu benar ya diungkap, sebaliknya jika tidak benar dan fitnah harus ditindaklanjuti lewat mekanisme hukum yang berlaku," pungkas Sahroni.

Sebelumnya IPW mengembuskan isu seputar Informasi pencopotan jabatan AKBP Andi Sinjaya Ghalib sebagai Kasat Reskrim Polres Jaksel didasari oleh dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Andi terhadap pelapor bernama Budianto.

Dalam keterangan tertulis, Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan bahwa pencopotan jabatan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan itu diduga karena ada oknum penyidik Polres Jakarta Selatan yang melakukan pemerasan untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana. Oknum polisi itu diduga meminta uang senilai Rp 1 miliar.

"Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Polri yang sudah mencopot penyidik Polres Jakarta Selatan yang meminta uang Rp 1 miliar kepada pelapor Budianto," kata Neta. (Frida Astuti/Bus)