Senin, 26 Agustus 2019 | 08:16 WIB
Satgas Waspada Investasi OJK Nilai Perlunya UU untuk Atur Pinjaman Online
Jumat, 2 Agustus 2019 | 16:41 WIB
FINTECH -

Skalanews -Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L Tobing menilai perlu dibuat satu Undang-Undang (UU) yang mengatur mengenai fintech atau pinjaman secara online.

Hal ini penting untuk menghentikan fintech ilegal yang kian bermunculan saat ini dan meresahkan masyarakat.

"Kita membutuhkan Undang-Undang Fintech yang ada. Karena kalau kita liat fintech ilegal tidak ada Undang-Undang yang mengatakan tindak pidana," kata Tongnam di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (2/8).

Disambung Tongnam,salah satu pasal dalam undang-undang tersebut nantinya menegaskan bahwa kegiatan fintech yang tidak berizin dan terdaftar di OJK akan masuk dalam tindak pidana.

"Itu inisiatif pemerintah dan DPR tentunya, dan kami satgas waspada investasi siap memberikan masukan," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)