Senin, 9 Desember 2019 | 20:27 WIB
Penghuni Rutan Guntur Tuntut BW dan AS Segera Diadili
Jumat, 9 Oktober 2015 | 01:55 WIB
-

Skalanews - Sejumlah penghuni Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur mengajukan petisi yang menuntut agar dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang sudah menjadi tersangka segera diadili.

Petisi yang disampaikan oleh terdakwa kasus dugaan suap hakim PTUN Medan, OC kaligis itu menyatakan menolak hak istimewa bagi Samad dan Bambang.

"Ini ditandatangani oleh SDA (Suryadharma Ali), Bupati juga supaya keduanya (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) tidak diistimewakan," kata Kaligis usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/10).

OC Kaligis berpendapat, jika kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang sudah masuk penuntutan di Kejaksaan tidak disidangkan, maka tatanan hukum di tanah air akan rusak. Dia menilai, sebagai penegak hukum, keduanya tidak pantas meminta kasusnya dihentikan.

"Karena kalau begini rusak hukum di Indonesia. Tiap KPK mau dimasukkan selalu mereka minta supaya jangan. Kalau enggak salah kaya kami-kami ini enggak salah masuk lah ke Pengadilan," terang dia.


Berikut petisinya:

Kepada yth.
Presiden Republik Indonesia Bapak IR. H. Joko widodo
di Jakarta

Dengan hormat,
Kami para tahanan KPK di Rutan Guntur yang tidak gentar menghadapi sidang peradilan sesuai amanah UUD, bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum dengan mengacu pada Pasal 27 UUD, equality before the law (persamaan perlakuan hukum) dengan ini mengajukan petisi sebagai berikut:

I
A. bahwa Bambang Widjojanto telah dinyatakan tersangka melalui kajian penyidikan dan penuntutan (melalui polisi dan kejaksaan) yang akhirnya di P-21 kan,
B. Bahwa hal yang sama kami alami di KPK dan setelah di P-21 perkara dilimpahkan,
C. Bahwa yang didakwa adalah mantan menteri, bupati, wali kota dan mereka yang telah berbuat sesuatu kepada negara bahkan menerima bintang maha putra atau tanda jasa pengabdian serupa,
D. Bahwa sekalipun dirasakan banyak perkara yang direkayasa KPK, toh kami harus diadili.

II.
A. Bahwa dalam perkara Bambang Widjojanto dan Abraham Samad nampak gerakan politik untuk tidak melimpahkan perkara ke pengadilan, apalagi sebagai pengacara dan penggiat LSM, Bambang Widjojanto dan Abraham Samad sangat lihai memanfaatkan baik cendikiawan maupun golongan simpatisan lainnya, untuk tidak meneruskan perkara mereka di pengadilan, takut terbongkar praktek-praktek melawan hukum yang dilakukan mereka,
B. Bahwa kalau seandainya memang Bambang Widjojanto dan Abraham Samad merasa tidak bersalah semua upaya hukum dapat ditempuh antara lain praperadilan tidak sahnya penyidikan dan penuntutan, tidak melalui gerakan-gerakan masyarakat,
C. Bahwa kalau akademisi atau pemuka lainnya dapat meyakinkan sidang peradilan bahwa Bambang Widjojanto dan Abraham Samad tidak bersalah silakan membuktikan hal tersebut di pengadilan.
D. Bahwa model deponering atas tidak meneruskan perkara Bambang Widjojanto dan Abraham Samad ke pengadilan, tentu mencederai rasa keadilan kami yang dituntut KPK,
E. Bahwa berdasarkan equality before the law kami penghuni Rutan KPK, memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk tidak mengintervensi perkara Bambang Widjojanto dan Abraham Samad,
F. Bahwa demi keadilan berdasarkan keutuhan yang maha esa demi persamaan di depan hukum, kami memohon jangan ada diskriminalisasi perlakukan terhadap Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, dan karenanya permohonan kami agar perkara mereka dilimpahkan segera ke pengadilan demi tegaknya hukum di Indonesia sebagai negara hukum.

Atas perhatian Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.

Tanda tangan para pemohon petisi. Diantaranya, OC Kaligis, Dr Tafsir Nurchamid, Waryono Karno, Mulya Hasjmy, Rusli Sibua, Ilham Arif Sirajudin, Sugiarto, Abdul Rouf,  Rizal Abdullah, Suryadharma Ali.

Heru Sulaksono, Antonius Bambang Djatmiko, Budi Antoni Aljufri, Dadang Prijatna, Made Meregawa, Jamaluddien Malik, Kasmin dan Adriansyah. (Bisma Rizal/bus)