Selasa, 12 November 2019 | 06:08 WIB
Bupati Hingga Polisi Dapat 'Jatah' dari Tambang Liar di Lumajang
Jumat, 9 Oktober 2015 | 15:43 WIB
ilustrasi - [ist]

Skalanews - Polri menyebut selain oknum kepolisian, banyak pihak lain yang membekingi aksi penambangan pasir ilegal di Lumajang. Dari pihak polisi sendiri, tiga oknum terbukti meminta 'jatah preman'.

"‎Bukan hanya polisi saja, macam-macam. Oknum semuanya bermain mengambil jatah preman. Mulai dari Bupati, DPRD, semuanya ikut. Itu seperti 'bancakan' ramai-ramai," beber Kadiv Propam Polri Irjen Pol Budi Winarso di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/10)

Adapun terhadap tiga oknum Polsek Pasirian yakni Apida SP, Ipda SH, dan AKP S, sambung Budi Winarso telah diperiksa dan memang terbukti tidak disiplin dan tidak profesional. Ketiganya pun diproses secara internal Polri.

"‎Mereka terbukti menerima gratifikasi. Pasti disidang kode etik dulu," pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Bidang Humas Polda Jatim AKBP Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan tiga oknum tersebut meminta jatah preman dengan modus 'patroli'.

"Mereka patroli, mampir ke Kepala Desa dapat uang tips. Jumlahnya enggak besar, sekitar Rp100 ribu sampai Rp 200 ribu," kata Prabowo Argo.

"Atau misalnya lagi ada kegiatan apa (di lokasi penambangan-red) ya tolong dibantu. Dapat Rp 200 ribu. Ini sudah jelas-jelas menurunkan martabat polisi," sambungnya.‎ (frida astuti/bus)