Sabtu, 18 Januari 2020 | 01:42 WIB
KPK Sudah Minta Kapolri Untuk SP3 Kasus Novel Baswedan
Rabu, 16 Desember 2015 | 00:44 WIB
Taufiequrachman Ruki - [deni hardimansyah/skalanews]

Skalanews - Plt Ketua KPK Taufiqurrachman Ruki mengakui sudah berupaya maksimal untuk menghentikan kriminalisasi terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
 
Dirinya bersama dengan pimpinan KPK yang lain telah berkali-kali mendatangi Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti untuk menghentikan kasus Novel di Bareskrim Polri.
 
"Sebagai pimpinan KPK berulang kali ketemu Kapolri untuk SP3 dikeluarkan untuk Pak Novel. Baik secara resmi maupun informal supaya SP3," ujar Ruki dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/12).
 
Tetapi, hal itu ditolak oleh Badrodin karena ingin membuktikan institusi mereka profesional. “Mereka bilang tidak bisa karena ingin menunjukan lembaganya professional,” tutur Ruki.
 
Ketika kasus tersebut dinyatakan rampung atau P21 (lengkap) dan dilimpahkan ke kejaksaan. Ruki mengaku, pihaknya mendekati kejaksaan untuk meminta surat keputusan penghentian penuntutan (SKP2). “Namun, kejaksaan menolak hal tersebut,” jelasnya.
 
Atas dasar itulah, Ruki mendukung sikap kooperatif Novel dengan mendatangi Bareskrim. "Kami datangi kejaksaan, minta tidak ditahan. Sehingga Novel ke Bengkulu, pemeriksaan di Polda, lalu Kejati, lalu kembali lagi ke Jakarta," katanya.
 
Ruki membantah pimpinan KPK diam saja menyikapi kriminalisasi ini, tak hanya kepada Novel, tetapi juga dua komisioner nonktif, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
 
Namun, kata Ruki, pimpinan KPK menggunakan cara yang elegan untuk melakukan perlawanan.
"Kalau kami melakukan upaya paksa, ribut lagi. Kami pasti bela anggota kami. Tetapi, tidak mungkin kami sembunyikan (Novel) juga kan," kata Ruki.
 
Ruki mengatakan, di pengadilan nanti akan terlihat apakah kriminalisasi itu benar adanya. Nanti akan terlihat bagaimana jaksa penuntut umum membuktikan bahwa Novel bersalah atau tidak.
 
"Kami hadapi di pengadilan, buktikan. Apakah JPU bisa membuktikan Novel, dan masih ada upaya banding dan kasasi," tutur Ruki. (Bisma Rizal/bus)