Rabu, 17 Juli 2019 | 15:34 WIB
KPK Jadwalkan Periksa 2 Pejabat Kementerian PUPR terkait Suap SPAM
Jumat, 11 Januari 2019 | 13:06 WIB
-

Skalanews - KPK menjadwalkan pemeriksaan dua pejabat di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat (11/1).

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, keduanya adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lestaryo Pangarso, dan Bendahara Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Imas Kartika.

"Keduanya diperiksa atas kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018," ujar Febri saat dikonfirmasi wartawan.

Febri menambahkan keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo Budi Suharto dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Seperti diketahui kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan sebanyak 21 orang. Berdasarkan hasil gelar perkara KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara empat tersangka yang diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. (Bisma Rizal/Bus)