Sabtu, 23 Maret 2019 | 01:57 WIB
Kejagung Bentuk Tim untuk Ikuti Kasus Robertus Robert
Selasa, 12 Maret 2019 | 13:14 WIB
Kejaksaan Agung - [deni hardimansyah/skalanews]

Skalanews - Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus ujaran kebencian yang menjerat Dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robert.

"Atas nama tersangka inisial RR dari Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri (Dir.Tipidsiber Bareskrim Polri), pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mukri kepada wartawan, Selasa (12/3).

Dalam SPDP bernomor : B/32/III/2019/Dittipidsiber tanggal 11 Maret 2019, Robet diduga melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau berita bohong (hoax) dan/atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Tersangka Robert disangkakan melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

"Bahwa dengan diterimanya SPDP tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim Jaksa Penuntut Umum (P.16) yang beranggotakan tiga orang Jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan," papar Mukri.

"Namun saat ini masih menunggu pengiriman berkas perkara dari Penyidik Dir.Tipidsiber  Bareskrim Polri," sambungnya lagi.

Diketahui Robertus ditetapkan sebagai tersangka atas ujaran kebencian terhadap TNI saat orasi dalam aksi kamisan, depan Istana Negara, Kamis 28 Februari lalu.(Frida Astuti/dbs)