Senin, 26 Agustus 2019 | 07:44 WIB
Putusan Praperadilan Setya Novanto Petaka Penegakan Hukum
Minggu, 1 Oktober 2017 | 00:18 WIB
Hakim Cepi Iskandar - [frida astuti/skalanews]

Skalanews - Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum, Faisal menyebutkan, jika putusan praperadilan Setya Novanto adalah petaka bagi penegak hukum di Indonesia. Karenanya tidak ada kewajiban bagi KPK untuk mematuhi putusan tersebut.

"Karena gaya KPK dalam menetapkan tersangka fashionnya seperti itu (dimana alat bukti untuk tersangka satu dapat dipakai untuk tersangka yang lain)," jelasnya saat jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (30/9).

Faisal juga menyebutkan, jika selama dalam persidangan, Hakim Tunggal Cepi Iskandar sangat kooperatif terhadap pemohon. "Tetapi tidak kooperatif terhadap termohon," jelasnya.

Selain itu, Faisal juga ungkap nalar putusan yang diketuk palu pada Jumat (29/9) kemarin, tidak mempertimbangan aspek formil. Sebab dalam KUHAP sendiri diperboleh sebuah alat bukti suatu perkara dipergunakan untuk perkara yang lain.

Karenanya, Faisal bakal melakukan eksaminasi atas putusan yang dianggapnya tidak bernalar hukum tersebut.

Seperti diketahui, salah satu dalil mengapa Hakim Cepi mencabut putusan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP tidak sah adalah, karena KPK menggunakan alat bukti yang sama dengan tersangka yang lain. Yakni, Andi Agustinus dan Irman kemudian Sugiharto.

Padahal, dalam dakwaan KPK para pelaku melakukan dugaan korupsi proyek e-KTP secara bersama-sama. (Bisma Rizal/bus)