Sabtu, 22 September 2018 | 04:38 WIB
Sengketa Buat Kapal, Perusahaan Singapura Gugat PT Metacentra
Selasa, 20 Maret 2018 | 02:33 WIB
ilustrasi -

Skalanews - PT Asetanian Marine Pte Ltd, sebuah perusahaan badan hukum Singapura menggugat PT Metacentra yang berdomisili di Batam. Gugatan itu terkait pembuatan kapal Robrav T4 senilai 1.090.850 dolar Singapura.

Sengketa ini bermula dari pengakhiran perjanjian pembangunan kapal milik Asetanian, dimana Asetanian telah membayar biaya pembangunan kapal sebesar 1.090.850 dolar SIN, yang sisanya sebesar 143.000 dolar SIN dibayarkan bersamaan Metacentra menyerahkan izin penurunan kapal dari Syahbandar.

Namun, dikatakan Penasihat Hukum Asetanian Pte Ltd, Hermansyah Dulaimi bahwa Metacentra nyatanya hingga kini tak kunjung menyerahkan izin penurunan kapal dari Syahbandar, sehingga sisa pembayaran belum dapat direalisasikan.

"Alih-alih melakukan upaya hukum, justru Metacentra mengambil semua material kapal tanpa seizin Asetanian, bahkan termasuk hasil pekerjaan kontraktor lain dan beberapa perlengkapan kapal dengan total nilai 1.717.959 dolar SIN," kata Hermansyah, Senin (19/3).

Atas perbuatan itu, Hermasyah mengungkapkan kliennya melaporkan Metacentra ke Polda Kepri dibawah LP No. LP-B/50/X/2016/SPKT-Kepri dengan persangkaan Pasal 365, 335, dan 170 KUHP.

Saat Polda Kepri tengah menyidik, Metacentra kembali melakukan pemotongan dan pengambilan badan kapal yang kemudian dilaporkan pada Polres Barelang. Lantas, Asetanian kembali melaporkan ke Polresta Barelang dibawah LP No. STTLP/293/III/2018/SPKT-Resta Brlng dengan persangkaan Pasal 363 KUHP.

"Kami melaporkan pada Polres Barelang karena di saat terjadinya ketegangan antara sekuriti Asetanian dengan masa yang dibawa Metacentra, Polres meminta kedua pihak meninggalkan area dan keamanan diambil-alih Polres. Namun keesokannya Metacentra memotong dan mengambil badan kapal padahal dalam status pengamanan Polres," paparnya.

Sebelum terjadinya peristiwa kedua, Asetanian sudah memberitahukan potensi pengulangan perbuatan pada Polda Kepri dan memohon pengamanan kapal, namun permohonan itu belum dikabulkan sekalipun penyidikan tengah berjalan.

Hermansyah yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPN Peradi menyayangkan kondisi penegakan hukum yang terjadi di Batam sebagai pintu gerbang Indonesia dari negara-negara tetangga. Di saat sedang giat-giatnya Pemerintah mengundang investor untuk membangun perkonomian Indonesia, justru terjadi preseden yang mengecewakan investor Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Harapannya, Presiden dan Kapolri bisa memberi perhatian terhadap kasus ini guna membangun kepercayaan investor terhadap kepastian hukum dan investasi di Indonesia," tutupnya. (Frida Astuti/bus)