Senin, 26 Agustus 2019 | 07:33 WIB
Bebaskan Syafruddin Temenggung, Dua Hakim Agung Dilaporkan ke KY
Selasa, 23 Juli 2019 | 22:02 WIB
Syafruddin Temenggung - [ist]

Skalanews -Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dua hakim Mahkamah Agung (MA) yang menangani perkara kasasi mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Adapun dua hakim yang dilaporkan yakni Hakim Agung Syamsul Rakan Chaniago dan Hakim Agung M. Askin, keduanya dilaporkan ke KY setelah menjatuhkan vonis bebas kepada Syafruddin Temenggung.

"Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ada ICW, LBH Jakarta dan YLBHI resmi melaporkan 2 Hakim Agung yang memutus lepas perkara atas nama terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (23/7).

Dipaparkan Kurnia, kedua hakim tersebut dilaporkan karena sejumlah alasan. Pertama, koalisi menilai putusan hakim di perkara kasasi Syafruddin kurang tepat, karena kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sudah memenuhi unsur korupsi karena merugikan negara Rp4,58 triliun.

Putusan sidang praperadilan juga sudah menyatakan penanganan perkara Syafruddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai prosedur hukum acara pidana.

Kedua, putusan MA dalam perkara kasasi Syafruddin timpang dengan vonis pengadilan sebelumnya. Di pengadilan tingkat pertama Syafruddin divonis 13 tahun penjara dan putusan sidang banding vonis Syafruddin bahkan diperberat menjadi 15 tahun bui.

Kurnia berharap KY secara aktif menangani laporan Koalisi dan segera memanggil dua Hakim Agung tersebut untuk menjalani pemeriksaan.

"Jika ditemukan ada pelanggaran kode etik, harapan kami 2 hakim ini dijatuhi sanksi," pungkasnya.

Sementara itu Ketua KY Jaja Ahmad memastikan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi itu.

"60 hari harus sudah selesai. Nanti kami akan pendalaman dan sebagainya," kata Jaja.

Jaja menjelaskan, jika terbukti melakukan pelanggaran, dua hakim agung itu akan dikenakan sanksi, dari yang paling ringan hingga berat, tergantung jenis pelanggarannya.

"Pelanggarannya kalau hakim ada yang melanggar ada sanksi ringan sampai berat seperti teguran lisan, tertulis, non-palu 6 bulan, 6 bulan lebih sampai pemberhentian tidak dengan hormat," sambungnya. (Frida Astuti/Bus)