Senin, 18 November 2019 | 11:20 WIB
Praktisi: Pemegang Saham Bisa Dimintai Tanggung Jawab Pidana
Jumat, 8 November 2019 | 10:28 WIB
Ari Yusuf Amir berhasil meraih gelar doktor (S3) di bidang ilmu hukum dari FH UII Yogyakarta dengan predikat kelulusan sangat memuaskan - [ist]

Skalanews - Praktisi hukum Ari Yusuf Amir berhasil meraih gelar doktor (S3) dalam bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan hasil predikat kelulusan sangat memuaskan.

Gelar tersebut diperolehnya setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor yang berlangsung di Auditorium UII, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Jumat (8/11).

Disidang terbuka itu dipimpin Rektor UII, Fathul Wahid. Sementara selaku promotor dalam sidang terbuka itu adalah Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dengan Co Promoter, Dr Siti Anisah. Anggota penguji diantaranya Prof. Nindyo Pramono, Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya dan Dr. Artidjo Alkostar mantan Hakim Agung.

Rektor UII yang juga Ketua Sidang terbuka promosi doktor, Fathul Wahid memberikan ucapan selamat kepada Ari yang telah berhasil meraih gelar doktor. "Saya berikan selamat kepada Ari Yusuf Amir," kata Fathul saat menutup sidang terbuka.

Dalam sidang terbuka tersebut, pengacara senior yang juga pendiri Law Firm Ail Amir & Associates ini berhasil mempertahankan disertasinya berjudul Sistem Pertanggungjawaban Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemegang Saham Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.

"Dari hasil penelitian disertasi saya ini, saya melihat begitu pentingnya pemegang saham itu diberikan juga tanggung jawab pidana," kata Ari kepada para wartawan usai menjalani sidang terbuka, di Yogyakarta, Jumat (8/11).

Dalam disertasinya itu, Ari mengulas bahwa banyaknya kasus pidana di Indonesia yang tidak lepas dari peran korporasi. Kejahatan yang dilakukan korporasi ini menimbulkan sejumlah kerugian, seperti kerusakan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Juga kejahatan ekonomi, dan kejahatan perbankan, seperti pencucian uang (money laundering), memainkan harga barang secara tidak sah (price fixing), penipuan iklan (false advertising), kejahatan dibidang teknologi, korupsi dan sebagainya, yang dapat menimbulkan korban materi, dan jiwa, bahkan keamanan negara.

Modus kejahatan korporasi yang dilakukan secara terselubung, terorganisasi, dan berdasarkan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang ini menjadikan sulit untuk menentukan siapa korban, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausalitas secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Ari menjelaskan membatasi pertanggungjawaban pemegang saham yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Pemahaman ini pada dasarnya mengacu pada pengertian perseroan terbatas yang terdiri dari kata 'perseroan' dan kata 'terbatas'.

'Perseroan' maknanya adalah (sero-sero atau saham) 'modal perusahaan terbagi atas sero-sero atau saham'. Sementara itu, kata 'terbatas' bermakna 'terbatasnya tanggung jawab para pemegang saham'.

Berdasarkan pemahaman tentang pemegang saham tersebut, pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah bagaimana jika para pemegang saham ternyata aktif memengaruhi pengurus untuk melakukan tindak pidana yang melibatkan perseroan? Bagaimana jika beberapa pemegang saham dominan dalam memengaruhi kebijakan korporasi yang diambil oleh pengurus?

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum positif Indonesia selama ini masih menganut doktrin societas delinquere non potest yang berarti bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana. Selain itu hukum pidana nasional masih menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas legalitas. Namun dalam pustaka hukum pidana modern, pelaku tindak pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatan secara fisik sebagaimana pelaku tindak pidana konvensional.

Ari menerangkan tindak pidana dapat disebut tindak pidana korporasi apabila perbuatan tersebut dalam lalu-lintas kehidupan-bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan. Korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana apabila perbuatan tersebut untuk kepentingan dan atas nama korporasi, serta dilakukan oleh orang yang secara fungsional bertanggungjawab pada korporasi. Ketentuan pidana korporasi di luar KUHP telah diterapkan di Indonesia sejak Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1951. Pun demikian, terkait dengan tanggung jawab pribadi pemegang saham korporasi selain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 juga telah diakui dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UU Perbankan) dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS).

Terkait keadaan bagaimana dan dalam hal apakah pemegang saham korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi belum banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada dasarnya, doktrin separate legal entity memberikan perlindungan bagi pemegang saham yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya sebagaimana diakui dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Di sisi lain, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 juga mengakui doktrin piercing the corporate veil yang dapat menyingkap tabir terbatasnya pertanggungjawaban bagi pemegang saham. Namun, banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum mengatur atau menerapkan doktrin piercing the corporate veil.

Pertanggungjawaban Pidana Pemegang Saham
Untuk merumuskan sistem pertanggungjawaban pidana pemegang saham pada masa yang akan datang perlu dirumuskan melalui tiga tahapan yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang atau disebut juga tahap kebijakan legislatif/legislasi. Dalam tahap ini pertanggungjawaban pidana pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dapat menjiwai seluruh undang-undang yang terkait dengan korporasi. Doktrin yang dipergunakan dalam perumusan undang-undang tersebut adalah doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego.

Dalam tahap aplikasi, para penegak hukum perlu menggunakan sarana-sarana dan aturan hukum yang ada untuk menegakkan keadilan dengan tidak ragu untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana. Seperti pada kasus PT. Putra Ramadhan, hakim telah memutuskan sanksi bagi korporasi berupa pidana denda dengan pidana tambahan berupa penyitaan aset dan larangan untuk ikut pelelangan.

Sedangkan dalam tahap eksekusi perlu upaya serius dari aparat penegak hukum untuk menjalankan putusan pengadilan, baik berupa penyitaan aset maupun larangan untuk melakukan aktivitas tertentu bagi korporasi. Hal itu berarti perlu ada koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan perbuatan korporasi, agar pelaksanaan hukuman dapat diterapkan.

Untuk itu, Ari menyarankan perlu dirumuskan kebijakan pidana dan pemidananan untuk menanggulangi tindak pidana korporasi. Kebijakan pidana yang terkait dengan perumusan tindak pidana korporasi harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam undang-undang sektoral. Pidana korporasi harus memenuhi unsur-unsur: bila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh, untuk dan atas nama korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam lingkungan usaha korporasi, atau tindakan pidana itu dilakukan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan dari korporasi.

Dengan mengacu pada doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego maka terhadap tindak pidana korporasi pertaggungjawaban pidana dapat dimintakan pada korporasi, pengurus, pemegang saham, atau ketiganya.

Sanksi pidana dapat dirumuskan dengan mengacu pada subjek hukumnya. Bila subjek hukumnya manusia alamiah, maka dapat dikenai pidana penjara, denda dan pencabutan hak-hak tertentu. Bila subjek hukumnya korporasi maka sanksi pidana dapat dirumuskan dengan denda, pelarangan aktivitas tertentu, pencabutan izin untuk sementara atau selamanya.

Pengadopsian doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego perlu diperluas penerapannya dalam perundang-undangan, sehingga memberi peluang pemegang saham yang melampaui kewenangannya (ultra vires) dan menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal yang perlu dilakukan adalah merevisi semua undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang korporasi.

Revisi yang dilakukan ialah dengan memasukkan doktrin piercing the corporate veil dan doktrin alter ego ke dalam undang-undang terkait korporasi untuk dapat meminta pertanggungjawaban pidana pemegang saham. Selain itu, sebelum semua undang-undang terkait korporasi dapat direvisi sejalan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007, maka dalam tahap penegakan hukum, aparat penegak hukum menggunakan doktrin yang dianut oleh Undang-undang No. 40 tahun 2007 untuk menjerat pemegang saham.

Saran berikutnya, jelas Ari adalah pidana yang salah satu tujuannya untuk memberi efek jera, perlu dirumuskan bagi para pemegang saham yang melampaui kewenangannya dan/atau menggunakan korporasi untuk melakukan tindak pidana, misalnya dengan menerapkan pidana tambahan berupa larangan (selamanya atau dalam jangka waktu tertentu) menjadi pemegang saham di korporasi lain. Untuk dapat menerapkan sanksi pidana berupa larangan menjadi pemegang saham di korporasi lain perlu dilakukan dengan pendekatan multi sektoral, karena tidak menutup kemungkinan pemegang saham yang telah divonis bersalah menggunakan nama lain. Apabila pemegang saham memalsukan identitas untuk menjadi pemegang saham pada korporasi lain, maka yang bersangkutan dipidana dengan pidana pemberatan.

Korporasi yang melakukan tindak pidana dan/atau digunakan oleh pemegang saham untuk melakukan perbuatan pidana, maka terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana itu perlu dirumuskan sanksi pidana. Pertama, pidana pokok berupa denda. Kedua, pidana tambahan berupa Kewajiban menyerahkan keuntungan yang diperoleh selama masa korporasi tersebut melakukan tindak pidana. Kewajiban memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi. Menyita seluruh aset korporasi untuk negara. Dilarang melakukan kegiatan tertentu baik sementara maupun selamanya. Menghentikan kegiatan korporasi atau pencabutan izin baik dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya. (deddi bayu/bus/*)