Rabu, 20 November 2019 | 16:54 WIB
Perusahaan Lakukan Pidana, Pemegang Saham Terancam Sanksi
Jumat, 8 November 2019 | 12:36 WIB
Ari Yusuf Amir berhasil meraih gelar doktor (S3) di bidang ilmu hukum dari FH UII Yogyakarta dengan predikat kelulusan sangat memuaskan - [ist]

Skalanews - Praktisi hukum Ari Yusuf Amir berhasil meraih gelar doktor (S3) dalam bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan hasil predikat kelulusan sangat memuaskan.

Gelar tersebut diperolehnya setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor yang berlangsung di Auditorium UII, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Jumat (8/11).

Disidang terbuka itu dipimpin Rektor UII, Fathul Wahid. Sementara selaku promotor dalam sidang terbuka itu adalah Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dengan Co Promoter, Dr Siti Anisah. Anggota penguji diantaranya Prof. Nindyo Pramono, Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya dan Dr. Artidjo Alkostar mantan Hakim Agung.

Ari Yusuf Amir mengatakan putusab sanksi pidana bagi pemegang saham pernah terjadi dalam kasus Bank Century. Pemegang sahamnya, Robert Tantular divonis bersalah oleh majelis hakim. Ada kasus korupsi, pemegang sahamnya, Muhammad Nazaruddin yang juga divonis bersalah. Dia menciptakan perusahaan untuk melakukan kejahatan. Tapi, itu cuma semacam menjadi rumusan dari hakim-hakim yang berani mengambil kesimpulan, belum menjadi hukum positif kita.

Ia berharap ke depan disertasi ini bisa sebagai bahan masukan RUU KUHP untuk menjerat pemegang saham, kebetulan juga RUU KUHP ini belum disahkan. Berikut hasil wawancaranya:

Anda memilih topik penelitian tentang sanksi pidana bagi pemegang saham korporasi sebagai subjek hukum dalam disertasi Anda. Apa pertimbangannya?
Di Indonesia cukup banyak kasus-kasus pidana yang tidak lepas dari peran korporasi atau perusahaan. Kasus yang sangat mencolok di mata kita saat ini adalah kasus kebakaran hutan dan lahan. Dalam kurun waktu kurang dari lima tahun terakhir ini, kasus kebakaran hutan semakin intens. Dari data yang saya miliki saja dalam kasus kebakaran hutan ini 2015-2016 sudah ada 30 korporasi yag dikenakan pidana. Tahun 2017 ada 9 korporasi, lalu 2019 ini kemarin tuh baru 19 korporasi yang dikenakan pidana.

Kita lihat pokok masalahnya apa, kok belum selesai-selesai. Setelah kita kaji lebih dalam, ternyata yang selama ini selalu disebut pemicu kebakaran hutan karena faktor alam, faktanya faktor alam hanya 1 persen, sementara 99 persennya faktor manusia.

Faktor manusia ini setelah kita kaji lebih lanjut ada tiga faktor disitu. Pertama karena faktor kealpaan, artinya kurang tanggapnya perusahaan dalam mengantisipasi kebakaran-kebakaran ini. Kedua karena lemahnya manajemen. Artinya perusahaan sebetulnya sudah menyiapkan perangkat-perangkat antisipasi untuk mengatasi kebakaran hutan, tapi pelaksanaannya tidak terjadi. Ketiga karena faktor kesengajaan. Nah dari hasil kajian kita faktor kesengajaan ini yang ternyata dominan.

Kenapa dalam kasus kebakaran hutan ini faktor kesengajaan lebih dominan?
Dalam kajian penelitian saya, saya melihat bahwa kebakaran hutan ini sangat efektif bagi perusahaan-perusahaan. Pertama dari segi biaya, membuka lahan dengan cara membakar hutan, biayanya jauh lebih murah. Kedua dari segi waktu, jauh lebih cepat, dengan membakar hutan. Ketiga dengan membakar hutan, lahan menjadi subur.

Nah, dalam kajian ini saya melihat bahwa pembakar-pembakar hutan ini setiap tahunnya selalu diproses hukum. Banyak sekali perusahaan yang diproses hukum tapi tidak tuntas masalahnya, karena kenapa? Karena yang diproses itu hanyalah pengurus-pengurusnya saja di level manajer bahkan hanya tertingginya di level direksi. Padahal yang mendapatkan keuntungan itu adalah si perusahaan itu sendiri dalam hal ini pemegang saham.



Keterlibatan pemegang saham itu, apakah dia menginstruksikan untuk pembakaran lahan?
Ya dalam modusnya, meski tidak pernah ada instruksi secara langsung. Karena mereka tahu konsekwensi pidananya. Jadi umum dalam modusnya itu pembakar hutan yang sifatnya korporasi ini, korporasi akan menggunakan tangan-tangan si penduduk setempat. Beberapa kasus kebakaran hutan dituduhkan pelaku pembakaran hutan itu adalah penduduk setempat. Aneh penduduk membakar hutan sampai ratusan hektar, itu penduduk mau melakukan apa?

Biasanya juga menjadi modus, hutan yang terbakar itu akan didiamkan selama beberapa bulan. Seakan akan tidak ada yang akan mengurus lahannya. Tapi setelah enam bulan keatas akan muncul bahwa hutan itu akan dipakai oleh PT ini, PT ini, PT ini. Nah sebetulnya kalau penyidik kita jeli, dikejar itu setelah enam bulan kemudian. Kenapa PT itu memakai lahan bekas kebakaran hutan. Ada hubungannya tidak antara kebakaran hutan dengan PT, itu modusnya. Makanya selama ini yang dijerat hukum selalu penduduk setempat.

Jadi selama ini, sulit menyentuh pemegang saham?
Persoalannya, pemegang saham perusahaan-perusahaan tersebut itu selalu berganti baju. Dia sebagai ultimate shareholder perusahaan induk. Dia menciptakan anak-anak perusahaan. Ketika anak perusahaannya itu bermasalah, perusahaannya ditutup. Lalu ganti anak perusahaan lain dan ini selalu terjadi. Tapi kalau diangkat keatas, maka pemain pemainnya tidak jauh-jauh, pemain-pemain besar yang bergerak di bidang sawit, karet dan segala macamnya itu.

Sehingga dari satu kasus kebakaran hutan ini saja, saya melihat begitu pentingnya para pemegang saham itu diberikan tanggung jawab pidana. Belum lagi dalam kasus-kasus yang lainnya. Kasus korupsi dan kasus pencemaran lingkungan misalnya. Banyak sekali perusahaan yang dengan sengaja diciptakan untuk melakukan kejahatan. Kalau dalam kasus pencucian uang sudah sering terjadi, perusahaan diciptakan hanya untuk mencuci uang. Tetapi selama ini si pemilik perusahaan dalam hal ini pemegang saham  berlindung dibalik kekebalannya.

Kenapa?
Karena dalam doktrin hukum perdata ada namanya doktrin limited liability yakni tanggung jawab terbatas si pemegang saham. Jadi pemegang saham hanya bertanggungjawab, sebatas dari saham yang dia miliki. Mereka berlindung disitu, sehingga selama ini kalau perusahaan-perusahaan itu melakukan kejahatan korporasi dalam hal ini melakukan kejahatan, maka yang terkena hanya di level manajer atau paling tertinggi direksi. Padahal yang mendapatkan keuntungan dari setiap kejahatan itu ujung-ujungnya si pemegang saham atau pemilik perusahaan. Bahkan lebih jauh lagi ini modusnya dan itu belum saya jangkau dalam disertasi saya, itu ada namanya ultimate shareholder, yaitu pemegang saham yang tidak muncul namanya atau Beneficial Ownership, BO. Praktek BO ini sudah mulai jamak. Dia tidak pernah muncul tertera di akte tapi dia yang mengendalikan perusahaan.

Saya sepakat dalam hal ini korporasi sangat dibutuhkan di negara kita. Kita harus mendukung investasi. Itu harus dikembangkan tapi kita juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada oknum oknum yang menggunakan perusahaan untuk melakukan tindak pidana. Sehingga rumusan desertasi saya ini menjadi rumusan tanggung jawab pemegang saham dalam masalah pidananya.

Nah dalam perdata, kita ketahui juga ada namanya konsep Piercing the corporate Veil, bahwa ketika si pemegang saham ini melakukan kesalahan dalam keperdataan maka BO tadi bisa rusak reputasinya. Tapi itu belum masuk ke dalam ranah pidana, hanya dalam lingkup keperdataan.

Dari konsep piercing corporate Veil dan teori Alter ego saya menggunakan beberapa teori lagi, teori fungsional dalam hukum pidana mencoba merumuskan itu menjadi terkena sanksi pidana. Nah pertanyaannya, apakah undang undang kita sudah ada sanksi pidana terhadap pemegang saham , ternyata dari hasil penelitian saya, ada beberapa undang undang yang mengenakan sanksi pidana kepada pemegang saham yaitu UU Perbankan dan UU LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

UU Perbankan itu jelas pemegang saham ikut bertanggungjawab secara pidana jika dia dengan kategori-kategori tertentu, begitu juga UU LPS. Tapi dalam undang undang yang lain, baik itu UU Korupsi, UU Lingkungan, belum masuk itu ke sana. Artinya yang ingin saya bangun bahwa ini bisa dimasukan kepada undang undang yang lain termasuk dalam KUHP kita. Tentunya dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang limited dan jelas agar jangan juga orang takut menjadi pemegang saham atau sebagai pemilik perusahaan. Saya kira begitu.



Apa sudah ada putusan pengadilan yang memidanakan pemegang saham?
Sudah ada, misalnya dalam kasus Bank Century. Pemegang sahamnya, Robert Tantular divonis bersalah oleh majelis hakim. Ada kasus korupsi, pemegang sahamnya, Nazaruddin yang juga divonis bersalah. Dia menciptakan perusahaan untuk melakukan kejahatan. Tapi, itu cuma semacam menjadi rumusan dari hakim-hakim yang berani mengambil kesimpulan, belum menjadi hukum positif kita.

Artinya, perlu ada hukum positif tentang sanksi pidana bagi pemegang saham korporasi sebagai subjek hukum?
Yes, sebetulnya saya ingin melihat yang tak pernah tersentuh tadi dan banyak terjadi di depan mata kita, seperti kasus kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu terjadi terus-menerus, tapi si pemegang saham, pemilik utama dari perusahaan tersebut lepas terus. Sehingga ini kasus-kasus kebakaran terus berulang terjadi. Ini karena yang diproses pidana hanya oknum perusahaan di bawah-bawahnya saja, belum menyentuh pemegang saham.

Apa bisa aturan sanksi pidana bagi pemegang saham diatur dalam KUHP?
Dalam rumusan rancangan undang undang (RUU) KUHP kita tentang pidana korporasi sudah masuk. Tapi tentang pemegang sahamnya belum masuk di RUU KUHP. Sehingga mungkin ke depan disertasi ini juga sebagai bahan masukan, kebetulan RUU KUHP juga belum disahkan.

Apa perlu juga sanksi pidana bagi pemegang saham ini di atur dalam UU lainnya?
Yes, jadi penelitian saya ini sebagai bahan masukan juga untuk dipertimbangkan dan bisa juga dalam undang undang dalam setiap sektor tadi, seperti UU Korupsi, UU Lingkungan, UU Kehutanan juga bisa dimasukan sebagai perbaikan di sana, karena induk pokok masalahnya justru disitu.

Apa memang belum ada hukum positif yang mengatur pemegang saham bisa dipidana?
Secara menyeluruh memang belum ada. Tapi secara sektoral-sektoral yang tadi saya katakan, seperti di UU Perbankan dan UU LPS, sudah ada.

Menurut Anda, seperti apa rumusan dari keterlibatan aktif pemegang saham dalam suatu perbuatan tindak pidana?
Pertama harus jelas bahwa pemegang saham itu menggunakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi dia, dengan cara melanggar hukum dalam hal ini hukum pidana. Harus jelas rumusan tersebut, artinya kalau dia menggunakan perusahaan dalam urusan bisnis, dia sah-sah saja.

Tapi kalau memang dia ciptakan perusahaan tersebut memang untuk melanggar hukum, seperti dalam kasus pencucian uang, dia memang menciptakan perusahaan dari awal untuk mencuci uang, tapi dia berlindung dari tanggung jawab terbatas tadi.

Rumusan ini harus jelas supaya pemegang saham juga tetap mempunyai perlindungan ketika dia mengelola perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir mendapatkan keuntungan pribadi buat dia. Jadi keuntungan itu bisa melalui perusahaan, bisa juga dari perusahaan masuk ke pribadi dia. Dalam disertasi saya, saya sebutkan ada beberapa kasus yang memang pemegang saham itu mendapat keuntungan pribadi.

Misalnya, ada pemegang saham berdalih bahwa dia tidak terkait dengan kasus pidana yang melibatkan anak perusahaannya karena dia pemegang saham di perusahaan induk dan bukan pemegang saham di anak perusahaan?
Betul, memang inilah hambatannya bahwa ini kejahatan white collar crime. Umumnya kejahatan-kejahatan kerah putih ini memang sulit untuk pembuktiannya. Tapi disitulah sebagai tantangan, kita harus membuatkan sebuah rumusan dan tantangan bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik bisa merumuskan itu. Karena memang ini nanti akan berlapis-lapis pembuktiannya dan akan sulit. Tapi kalau tidak kita mulai, ya tidak akan ada perbaikan, karena kemajuan perkembangan hukum ini begitu pesatnya.

Bagaimana jika pemegang sahamnya, individu atau perorangan?
Sebetulnya kalau perorangan jauh lebih mudah karena keterlibatan dia lebih jelas. Justru yang sulit itu kalau perusahaan publik, pemegang sahamnya banyak. Tapi fokus saya kepada saham perorangan, karena saham publik ini kan punya banyak orang lebih sulit lagi untuk penggaliannya. Jadi ketika pemegang saham itu mampu mengendalikan perusahaan, otomatis saham mesti mayoritas. Dia mengendalikan perusahaan tersebut, lalu perusahaan tersebut diarahkan untuk melakukan tindak pidana, itu harus dia yang jadi penanggungjawab, itu kira kira rumusannya begitu.

Sampai sejauh mana, pemegang saham ini bisa mempengaruhi keputusan direksi untuk melanggar atau melakukan perbuatan pelanggaran hukum?
Ya jadi itu tadi syaratnya, dia harus pemegang saham pengendali. Karena kalau dia bukan pemegang saham pengendali, dia tidak bakal bisa karena akan di audit oleh pemegang-pemegang saham lainnya. Lalu kedua, dia melakukan intervensi langsung dalam pengelolaan perusahaan, baik itu secara resmi maupun tidak resmi, umumnya tidak resmi pemegang saham ini. Modusnya, dia menunjuk direksi-direksi yang merupakan orang orangnya. Tujuannya agar direksi bisa dikendalikan. Jadi direksi ini hanyalah wayang wayang, boneka bonekanya saja

Menurut Anda, apa perlu dilakukan revisi terhadap sejumlah UU agar memasukan aturan sanksi pidana bagi pemegang saham?
Ya, satu kita akan mencoba memberikan saran karena kalau di KUHP kita bagaimana itu bisa masuk pemegang saham bisa dikenakan. Berikutnya yang kedua, dalam setiap undang undang yang sektoral, misalnya UU Money Laundering, UU Lingkungan, UU Kehutanan, UU Korupsi bisa dimasukan tanggung jawab pidananya pemegang saham, itu saran saya.

Dalam prakteknya, ada pemegang saham yang bukan sebagai komisaris. Apakah penelitian ini juga menyasar pemegang saham yang bukan komisaris atau hanya menyasar pemegang saham yang menjabat sebagai komisaris?
Jadi begini, saya melihat bahwa ketika pemegang saham ini apakah dia muncul sebagai komisaris atau sebagai direksi. Ataukah dia tidak muncul namanya di akte perusahaan tapi dia mengendalikan. Karena bisa saja dia mengendalikan, dia pemegang saham, dia juga sebagai board director atau sebagai board commissioner juga. Bisa juga dia tidak sebagai board director atau sebagai komisaris tapi pemegang saham pengendali, sehingga dia mampu untuk mengendalikan perusahaan tersebut. (deddi bayu/bus/*)