Kamis, 21 Juni 2018 | 05:58 WIB
Internasional
Belgia Janji Atasi Penyebaran Universitas Palsu
Rabu, 13 Juni 2018 | 19:18 WIB
Belgia -

Skalanews - Komisi Pendidikan Tinggi dari Federasi Wallonia-Brussels dengan suara bulat menyetujui proposal keputusan untuk memerangi penyebaran "universitas palsu" di seluruh negeri, lapor koran lokal Belgia "7 sur 7 ".

Ditulis bersama oleh wakil dari semua partai politik utama Belgia, termasuk François Desquennes (cdH) dan Patrick Prévot (PS) dan Fabian Culot (MR, oposisi), keputusan itu disusun untuk kemudian diadopsi Selasa oleh pemerintah.

Universitas palsu diakui sebagai lembaga yang secara salah menggunakan nama yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tinggi resmi, sementara pada saat yang sama mengeluarkan ijazah tanpa pengakuan resmi.

Pada 2016, daftar universitas tersebut dibuat, di mana terdapat 41 organisasi, termasuk sepuluh di Wallonia dan 23 di Brussels.

Sementara beberapa sekolah tersebut menjalankan kursus yang cukup valid (terutama untuk melatih pilot pesawat atau di bidang digital atau teknologi), yang lain mengeluarkan ijazah palsu untuk uang atau menjual kursus yang tidak diakui oleh Federasi Wallonia-Brussels, atau hanya memberikan pelatihan yang tidak sangat relevan, tidak dikenal dan karenanya sulit untuk mendapat pekerjaan di pasar tenaga kerja.

Untuk melawan fenomena yang berkembang ini, proposal keputusan itu bermaksud untuk memaksa lembaga-lembaga tersebut untuk mengumumkan dengan jelas di semua platform media komunikasi mereka bahwa ijazah yang mereka keluarkan tidak memiliki nilai hukum.

Dalam kasus ketidakpatuhan, mereka dapat didenda administrasi 500 hingga 5.000 euro. Siswa yang terkena dampak akan dapat mengklaim pengembalian uang biaya pendaftaran mereka.

Lembaga yang menyalahgunakan istilah yang dilindungi seperti "universitas", "sekolah tinggi", "institusi pendidikan tinggi" atau "fakultas" juga akan didenda.

Institusi pendidikan yang tidak dikenal harus memberitahukan kegiatan mereka kepada Federasi, jika tidak, tindakan penghentian dapat diajukan terhadap mereka di hadapan pengadilan nasional. Demikian dilansir Kantor Berita Xinhua.(antara/dbs)