Minggu, 8 Desember 2019 | 23:18 WIB
Korupsi
Suap Proyek Pembangunan PLTMH di Deiyai Papua
Wakil Ketua Komisi VII DPR Dicecar Soal Rapat Anggaran ESDM
Kamis, 5 November 2015 | 00:03 WIB
-

Skalanews - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi mengaku dicecar penyidik KPK soal proses pembahasan anggaran Kementerian ESDM pada tahun 2016.

"Saya memimpin rapat ditanya mekanismenya memimpin rapat di DPR. Saya sekadar memimpin rapat, saat itu Bu Dewie berbicara beberapa hal. Tadi dikonfirmasi (sama penyidik) apa saya memimpin rapat," kata Mulyadi saat ditemui wartawan usai diperiksa penyidik KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/11).

Namun, terkait dengan seputar hubungannya dengan Dewie Yasin Limpo dalam kasus dugaan suap pembahasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) di Deiyai, Papua, Mulyadi enggan menjawab.

Seperti diketahui, Dewie Yasin Limpo disangka telah menerima suap dari PT Abdi Bumi Cendrawasih sebesar 177.700 dolar Singapura atau setara Rp 1,7 miliar. Suap itu diberikan agar Dewie mendorong masukkan anggaran proyek pembangunan pembangkit listrik micro hidro di Deiyai, Papua senilai Rp350 miliar lebih.

Penyidik pun juga mencecar Mulyadi soal proses pembahasan anggaran ini. Namun, politisi Demokrat itu tak mau memberikan jawaban saat ditanya terkait hal itu.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR Inaz Nasrullah mengatakan anggaran proyek pembangunan pembangkit listrik micro hidro di Papua diajukan oleh Dewie Yasin Limpo sendiri. Namun menurutnya, usulan Dewie itu tak pernah dibahas di Raker Komisi VII.

"Enggak pernah dibahas (di komisi VII), Bu Dewie ajukan proposal saat RKAL (Rencana Anggaran Kementerian/Lembaga). Kita kaget ternyata bukan proyek murah, itu ratusan miliar," ucap Inaz saat dihubungi.

"Dulu enggak ada angkanya, dikira pembangkit listrik kecil mikrohidro, itu mini hydro. Kita juga kaget," imbuhnya. (Bisma Rizal/bus)