Minggu, 19 Januari 2020 | 15:37 WIB
Korupsi
Kementerian ESDM Terindikasi Terlibat Suap Dewie Yasin Limpo
Sabtu, 7 November 2015 | 19:32 WIB
Plt Pimpinan KPK Johan Budi - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews - Plt Pimpinan KPK Johan Budi menyatakan, anggaran untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua telah masuk dalam pos anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hal itu diketahui, dari pengakuan saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat anggota nonaktif Komisi VII DPR RI Dewie Yasin Limpo.

Atas dasar itulah, pihaknya memeriksa Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM Rida Maulana. "Dalam konteks pembangunan PLTMH di Deiyai, ada pengakuan anggaran Kabupaten Deiyai ada di pos anggaran di Kementerian ESDM," ujar Johan, Sabtu (7/11).

Johan mengungkapkan, berdasarkan keterangan saksi dan tersangka terdapat petunjukan keterlibatan Rida dalam kasus dugaan suap tersebut. "Itu kita perlu (tanya), bener enggak, gitu lho. Apa benar seperti itu," kata Johan.

Dilanjutkan Johan, KPK akan melakukan pengembangan kasus ini. Sehingga, tidak menutup kemungkinan penetapan tersangka baru. "Sepanjang ditemukan alat bukti yang cukup," tuturnya.

Rida membantah, pernah mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua di pos anggaran Kementerian ESDM.

Bahkan, kata dia, di Kementerian ESDM tidak ada rencana pembangunan pembangkit listrik itu. "Yang saya tahu, proyek itu tidak ada di kita," ujarnya saat ditemui wartawan usai menjalanin pemeriksaan penyidik KPK, Jumat (6/11).

Ia juga mengaku tidak pernah terlibat pembicaraan dengan Dewie mengenai proyek tersebut. Rida mengaku tak tahu apa kaitan kementeriannya dengan kasus yang menjerat Dewie.

KPK menetapkan Dewie sebagai tersangka atas dugaan menerima suap Rp 1,7 miliar untuk memasukkan proyek itu ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Ia diduga menerima suap dari pengusaha dari PT Abdi Bumi Cendrawasih, Setiady Jusuf, dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Deiyai, Irenius Adii, agar memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, ke dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016.

Menurut KPK, staf ahli Dewie, Bambang Wahyu Hadi telah berperan aktif seolah mewakili Dewie dan asisten pribadinya, Rinelda Bandoso, untuk menentukan nilai komitmen tujuh  persen dari nilai total proyek.

KPK memperkirakan nilai proyek ini hingga ratusan miliar rupiah. KPK juga menetapkan Rinelda, Bambang, serta Irenius sebagai tersangka dalam kasus yang sama. (Bisma Rizal/buj)