Rabu, 26 Februari 2020 | 19:44 WIB
Korupsi
Gatot Pujo Lempar Tanggung Jawab Kasus Bansos ke Sekda Sumut
Kamis, 12 November 2015 | 07:05 WIB
Gatot Pujo Nugroho - [deni hardimansyah/skalanews]

Skalanews - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif, Gatot Pujo Nugroho menyatakan bahwa yang harusnya bertanggung jawab pengucuran dana Bansos adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumut. Sebab, yang menverifikasi penerimaan dana bantuan sosial adalah para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dimana, saat kasus yang menjeratnya terjadi Sekda Pemprov Sumut dijabat oleh Nurdin Lubis dan Hasban Ritonga.

Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum Gatot Pujo Nugroho, Yanuar Wasesa usai mendampingi kliennya diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan Agung di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/11).

Dirinya menyebutkan, pemeriksaan oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, kliennya dicecar mengenai proses pengajuan dan penganggaran dana Bansos.

Dikatakan Yanuar, proposal pengajuan dana Bansos merupakan tugas SKPD terkait, sementara penganggaran dana Bansos menjadi kewenangan Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD) yang diketuai Sekretaris Daerah (Sekda).

"Proposal itu nggak sampai ke Pak Gatot karena itu sudah jadi tugas SKPD-SKPD. Kemudian penganggarannya itu dilakukan oleh TPAD, yang ketuanya eks officio Sekda. sudah diterangkan semuanya," ungkap Yanuar.

Dirinya juga menambahkan, bahwa penyidik Kejagung menelisik Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) pada 2012.

Dalam laporan hasil pemeriksaan pada 2012, BPK menemukan indikasi penyelewengan dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 1,4 miliar. Kegiatan-kegiatan yang dilaporkan ormas-ormas penerima dana tersebut terindikasi fiktif.

Yanuar pun menegaskan, Gatot telah memerintahkan Sekda Pemprov Sumut menindaklanjuti laporan itu dengan mengirimkan surat kepada penerima bansos untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

"Karena penerima Bansos itu bertanggung jawab secara formil dan materiil. Peraturan Mendagri begitu," katanya.

Ketika disinggung mengenai adanya sejumlah ormas yang ditunjuk Gatot untuk menerima dana Bansos, Yanuar membantahnya. Bahkan, Yanuar mengklaim, kliennya tidak pernah memberikan dana Bansos kepada ormas-ormas yang berdekatan dengan partainya, PKS.

"Nggak ada. Keterangan LSM-LSM yang katakanlah berdekatan dengan PKS tidak pernah dikasih. PKS loh, partainya Pak Gatot aja tidak pernah dikasih. Bagaimana mungkin dia melakukan penunjukan," katanya. (Bisma Rizal/bus)