Kamis, 14 November 2019 | 19:00 WIB
Korupsi
Saksi Sebut Marwan Jafar Terima Fee Dari Proyek Kemenhub
Rabu, 16 Desember 2015 | 19:43 WIB
Marwan Jafar dituding terima fee - [dok. skalanews]

Skalanews - Mantan Manager Marketing PT Permai Group, Mindo Rosalina mengakui ada sejumlah anggota DPR yang mendapatkan fee karena telah meloloskan anggaran sejumlah proyek yang diusulkan atasannya, Muhammad Nazaruddin.

Salah satunya adalah Marwan Jafar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Ada banyak tetapi yang menyerahkan teman saya Minarsih melalui kepala badan waktu itu," ujar Mindo kepada wartawan usai bersaksi dalam sidang perkara TPPU Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (16/12).

Ketika itu, Marwan masih menjadi anggota Komisi V Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI periode 2009-2015.

Menurut Mindo, fee tersebut diberikan, karena Marwan ikut memuluskan beberapa proyek di Kementerian Perhubungan. Namun, Rosa enggan menjelaskan proyek apa yang maksudnya.

Selain Marwan, Mindo juga mengaku, ada beberapa anggota DPR lain yang menerima uang di muka atas pengiringan anggaran tersebut. Khususnya anggota Komisi VIII, Komisi X, dan Komisi V.

Nama-nama tersebut antara lain Angelina Sondakh, I Wayan Koster, Abdul Kadir Karding, dan Nurul Iman Mustofa. Dalam kesaksiannya, Mindo menyebut sejumlah anggota DPR agresif meminta uang kepada Nazaruddin melalui dirinya.

Memang sebelum APBN disahkan oleh Banggar, sudah ada komitmen pemberian fee 5 hingga 7 persen untuk sejumlah anggota DPR.

"Kami ketemu anggota DPR, mereka kan suka minta-minta uang. Kalau mereka minta, saya lapor ke Pak Nazar. Pak Nazar bilang, kalau Angie cs 5 persen. Tapi Angie minta naik, jadi 7 persen," katanya.

Uang tersebut berasal dari fee proyek pembangunan yang dilakukan PT Duta Graha Indah (DGI) dan PT Nidya Karya. Untuk masing-masing proyek, Nazar meminta fee 20-22,5 persen ke dua perusahaan tersebut.

Nazar kemudian mengajukan proposal berisi sejumlah proyek yang akan dibuat beserta anggaran yang diminta. Jadi, anggota DPR sudah menerima uang dari Nazar sebagai uang muka memuluskan anggaran yang diajukan.

"Nazar minta fee itu karena banyak yang harus dibagi di DPR. Makanya uangnya didahulukan gitu. Kalau orang DPR biasanya sebelum pembahasan sudah minta di depan," kata Mindo.

Nazar sendiri pernah menyebutkan, bahwa Marwan memang pernah terima uang darinya pada Maret 2015 silam. Nazar menyebut uang dibagikan ke Marwan selaku ketua fraksi oleh petinggi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas.

Hingga saat ini Marwan Jafar belum pernah memberikan komentar mengenai tudingan itu.

Namun, Ibas sudah membantah tuduhan Nazaruddin terkait aliran dana tersebut. Bantahan itu disampaikan melalui kuasa hukum keluarga SBY, yakni Palmer Situmorang.

Diketahui, dalam kasus ini Nazaruddin didakwa didakwa menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan.

Melalui Mohammad El Idris, Nazaruddin didakwa menerima Rp 23.119.278.000 dari PT DGI. Sedangkan dari PT NK, Nazaruddin menerima Rp 17.250.750.744 melalui Heru Sulaksono.

Atas permintaan PT NK, Nazar diminta menggolkan anggaran untuk proyek pembangunan Rating School Aceh dan proyek pembangunan gedung di Universitas Brawijaya.

Sementara dari PT DGI, proyek yang diajukan yaitu pembangunan gedung di Universitas Udayana, Universitas Mataram, Universitas Jambi, BP2IP Surabaya Tahap III, RSUD Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya, gedung Cardiac RS Adam Malik Medan, Paviliun RS Adam Malik Medan, RS Inspeksi Tropis Surabaya, dan RS Ponorogo.

Atas perbuatannya, Nazar dijerat Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. (Bisma Rizal/bus)