Selasa, 22 Oktober 2019 | 08:04 WIB
Korupsi
Gatot dan Evy Didakwa Suap Hakim dan Panitera PTUN Medan
Rabu, 23 Desember 2015 | 19:46 WIB
-

Skalanews - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya Evy Susanti didakwa Jaksa KPK secara bersamaan terkait dugaan suap Hakim PTUN Medan dan Panitera PTUN Medan.

Menurut jaksa KPK keduanya bersama dengan pengacara Otto Cornelis (OC) Kaligis memberikan uang sebesar 5.000 dolar Singapura dan 27.000 dolar AS untuk mempengaruhi putusan Majelis Hakim yang dipimpin Tripeni Irianto Putro.

"Dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili," ujar jaksa Irene Putrie di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (23/12).

Berawal dari panggilan penyelidik Kejaksaan Tinggi Sumut terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), tunggakan dana bagi hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

Mengetahui adanya penyelidikan itu, pada Maret 2015, Gatot dan Evy melaporkannya ke pengacara Otto Cornelis Kaligis dan berkonsultasi.

"Selanjutnya, diadakan pertemuan Gatot, Evy, OC Kaligis, M Yagari Bhastara Guntur, Anis Rifai, dan Yulius Irawansyah untuk membahas bagaimana mencari upaya agar panggilan tersebut tidak mengarah pada terdakwa I (Gatot)," kata jaksa.

Kaligis kemudian menyarankan Gatot mengajukan gugatan uji kewenangan penyelidikan tersebut ke PTUN Medan. Hal tersebut disetujui oleh Gatot dan Evy.

Untuk kelancaran pengurusan pengajuan ke PTUN Medan, Gatot dan Evy melalui Mustafa beberapa kali mengirimkan uang kepada Kaligis dengan total 25.000 dolar AS, 55.000 dolar Singapura, dan Rp100 juta.

Gugatan kemudian diajukan pada 5 Mei 2015 setelah Kaligis bertemu dengan Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro.

Tripeni pun menujuk dua hakim lainnya sebagai anggota majelis, yaitu Dermawan Ginting dan Amir Fauzi.

Kaligis pun kembali meminta uang kepada Evy sebesar 30.000 dolar AS. Yang nantinya akan dibagi kepada Tripeni sebesar 5.000 dolar Singapura dan 15.000 dolar AS. Lalu, untuk Dermawan dan Amir masing-masing diberikan 5.000 dolar AS, serta 2.000 dolar Singapura kepada Syamsir Yusfan, panitera PTUN.

Atas pemberian uang itu, majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan Kaligis.

Atas perbuatannya, Gatot dan Evy dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana. (Bisma Rizal/bus)