Senin, 22 April 2019 | 21:18 WIB
Korupsi
MAKI Praperadilkan Polri dan KPK Soal RJ Lino
Kamis, 21 September 2017 | 15:44 WIB
RJ Lino - [Deni Hardimanyah/Skalanews]

Skalanews - Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polri dan KPK terkait lambannya proses hukum terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino.

Diketahui Lino sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) atau mesin derek besar untuk kontainer di tahun 2010 yang diduga merugikan negara Rp47 miliar oleh KPK sejak 18 Desember 2015 lalu.

Sedangkan oleh Polri, status Lino masih menjadi saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane ditahun 2012 padahal dua anak buahnya sudah divonis.

"Dua tahun pasca ditetapkan tersangka, KPK belum juga menahan dan menyidangkannya RJ Lino. Karena dugaan melakukan penyelewengan kekuasaan yang menunjuk langsung perusahaan HDHM (Huadong Heavy Machinery Co, Ltd) asal China sebagai penyedia Crane tersebut pada tahun 2010," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (21/9).

Permohonan praperadilan sendiri sudah diajukan pada Rabu (20/9) kemarin. Untuk KPK dengan nomer aduan 106 sedangkan Bareskrim Polri nya no 105/pid.pra/2017.

"Kami nilai Bareskrim lamban karena hingga saat ini belum juga menetapkan Lino sebagai tersangka, meski sejumlah pihak sudah lebih dulu jadi tersangka dan terdakwa sejak 1,5 tahun lalu," jawab Boyamin ditanya soal permohonan praperadilannya terkait Polri.

Semestinya, lanjut Boyamin, dua kasus RJ Lino yang sedang ditangani oleh KPK dan Bareskrim Polri dapat berproses lebih cepat. Karena bukti sudah cukup dan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti juga sudah selesai.

"Alat bukti sudah komplit. Yang jelas tidak ada alasan obyektif kasus Lino lamban 2 tahun karena senyatanya saksi-saksi, bukti, dan audit kerugian negara telah selesai. Selain itu, Lino juga telah kalah dalam praperadilan melawan KPK usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka," sebutnya.

Selain itu, Boyamin menjelaskan bahwa sekarang ini KPK dan kepolisian sudah tidak ada kegiatan lain yang berkaitan dengan penyidikan kasus RJ Lino.

"Semua proses sudah dilalui KPK-Bareskrim Polri. Jadi tak ada lagi alasan kasus ini menjadi mendeg. Sehingga dengan gugatan praperadilan nanti ini maka diharapkan hakim akan memerintahkan KPK dan Bareskrim Polri melanjutkan perkara Lino yaitu menahan dan menyidangkan di pengadilan tipikor," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)