Senin, 22 April 2019 | 22:03 WIB
Korupsi
KPK Dalami Pemberian Alphard Wali Kota Batu
Selasa, 17 Oktober 2017 | 08:04 WIB
Eddy Rumpoko - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews - KPK mendalami kronologis penerimaan mobil Toyota Alphard Wali Kota non-aktif Batu, Eddy Rumpoko yang diduga bagian dari suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu tahun 2017. Sebagaimana pada Kamis (12/10) pekan lalu, KPK memeriksa sopir Eddy, yakni Junaedi di Surabaya, Jawa Timur.

Hal itulah yang diungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui wartawan, Jakarta, Senin (16/10).

Febri menyebutkan, jika pihaknya mengkonfirmasi secara lebih rinci terkait dengan proses pemberian untuk kebutuhan pembayaran mobil Alphard warna hitam tersebut. "Serta penguasaan kepemilikan dan hal-hal lain yang relevan terkait dengan keberadaan mobil tersebut," katanya.

Febri menyampaikan, dalam kasus tersebut terdapat pemberian suap yang tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga pembayaran mobil Toyota Alphard tersebut.

Seperti diketahui, Wali Kota Batu diduga menerima suap Rp500 juta dari pengusaha Filipus Djap. Sekitar Rp 300 juta dari total suap Rp500 juta itu diduga berupa pembayaran untuk pelunasan mobil Toyota Alphard milik Wali Kota Batu.

KPK hanya menyita Rp200 juta dalam bentuk tunai dari total nilai suap untuk Wali Kota. Suap Rp200 juta itu disita KPK saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap Eddy di rumah dinasnya. Saat itu, Filipus mengantar langsung sisa uang suap untuk Wali Kota.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Selain Eddy Rumpoko dan Filipus, KPK juga menetapkan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edi Setyawan, sebagai tersangka.

Edi ini juga diduga menerima Rp 100 juta dari Filipus terkait proyek tersebut, sebagai feeuntuk panitia pengadaan.

Eddy dan Edi sebagai pihak yang diduga penerima, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Filipus sebagai pihak yang diduga pemberi, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayar (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Bisma Rizal/bus)