Jumat, 20 Juli 2018 | 02:19 WIB
Korupsi
Andi Narogong Bantah Sebagai Panjang Tangan Setya Novanto
Kamis, 14 Desember 2017 | 20:49 WIB
-

Skalanews - Terdakwa perkara dugaan korupsi proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong mengakui kesalahannya yang menyebabkan sebagian rakyat Indonesia tidak dapat memiliki kartu tanda penduduk.

Meski demikian, dirinya membantah bila disebut sebagai perpanjangan tangan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Hal itu diungkapkan Andi dan kuasa hukumnya melalui nota pembelaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/12).

Di awali dari pernyataan Andi yang menyebutkan, penyesalan atas tindakannya program unggulan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono itu tidak berhasil.

"Saya menyesal telah melukai perasaan seluruh Bangsa Indonesia, di mana tadinya bangsa ini mempunyai cita-cita sangat mulia untuk program ketunggalan identitas yang membuat bangsa ini besar," ujar Andi.

Ia pun mengakui, jika perbuatannya sangatlah tercela dan berharap agar kasusnya ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

Sementara itu, kuasa hukum Andi menyebutkan, jika kliennya bukan orangnya Setya Novanto.

"Tidak benar jika terdakwa disebut sebagai orangnya Setya Novanto atau bertindak sebagai wakil atau perpanjangan, atau punya kedekatan khusus," ujar salah satu pengacara Andi saat membacakan pleidoi.

Alasannya adalah, Andi tidak dapat menghubungi SetyaNovanto secara langsung. Jika ingin bertemu, Andi harus terlebih dulu menghubungi ajudan Setya Novanto.

Meski demikian, pengacara mengakui bahwa kliennya tersebut kenal Setya Novanto. Itu sebabnya, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, meminta untuk dikenalkan dengan Setya Novanto.

Sebab, saat itu Ketua Komisi II DPR adalah Burhanuddin Napitupulu yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar.

"Irman merasa perlu bertemu atasan Burhanuddin, yakni Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto. Karena tahu Andi kenal, maka Irman minta agar dikenalkan pada Setya Novanto," kata anggota tim pengacara.

Dalam kasus ini, Andi Narogong didakwa bersama-sama Setya Novanto telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek e-KTP. Menurut jaksa, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013. (Bisma Rizal/bus)