Rabu, 17 Januari 2018 | 10:23 WIB
Korupsi
Tamsil Linrung Klaim Tak Tahu Pembahasan Anggaran e-KTP
Jumat, 12 Januari 2018 | 17:10 WIB
Tamsil Linrung - [dok.skalanews]

Skalanews - Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung, mengklaim tidak tahu adanya fee untuk menambahkan besaran anggaran proyek e-KTP, sebagaimana tuduhan KPK terhadap Markus Nari yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

"Enggak, kami enggak tahu (Markus Nari diduga memuluskan penambahan anggaran)," kata Tamsil saat ditemui wartawan usai diperiksa penyidik KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).

Tamsil enggan banyak berkomentar terutama soal pembahasan anggaran. Ia menyarankan agar para pewarta menanyakan hal itu ke komisi II dan Kementerian Dalam Negeri. "Ya coba tanyakan di Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri," ujar Tamsil.

Dirinya pun mengklaim, jika anggaran e-KTP tidak dibahas di Banggar, melainkan di Komisi II. Tugas Banggar, katanya, hanya menanyakan kepada komisi dan kementerian terkait apakah ada masalah dalam pembahasan anggaran.

Selain menanyakan, Banggar juga bertugas untuk menyetujui anggaran setelah dibahas bersama Kementerian Keuangan.

"Saya selaku pimpinan Banggar hanya menanyakan kepada komisi terkait dan menanyakan kepada kementerian keuangan, apa ada masalah, kalau ada masalah ya kita tidak menyetujui," ujar Tamsil.

"Tapi karena kementerian teknis, Komisi II dan Kementerian Keuangan menganggap enggak ada masalah, ya disetujui," katanya lagi.

Menurut Tamsil, Banggar tidak melakukan kajian terkait anggaran e-KTP. Menurut dia kajian dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam kesempatan ini dirinya mengklaim tidak mengetahui soal kucuran dana e-KTP sebesar 700.000 dolar AS yang disebut diterimanya. "Enggak tahu," ujar Tamsil.

Markus Nari diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran e-KTP.

Sebagaimana terungkap dalam persidangan, Markus diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP.

Kemudian pada tahun 2012, saat itu dilakukan proses pembahas anggaran untuk perpanjangan proyek e-KTP sekitar Rp1,4 triliun.

Markus diduga meminta uang kepada Irman, pejabat Kemendagri yang sekarang sudah berstatus terdakwa di kasus e-KTP. Markus diduga meminta uang kepada Irman sebanyak Rp5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, Markus diduga telah menerima sekitar Rp4 miliar.

Markus Nari sebelumnya juga berstatus tersangka dalam perkara menghalangi dan merintangi proses hukum kasus korupsi e-KTP.(Bisma Rizal/dbs)