Minggu, 23 September 2018 | 09:38 WIB
Korupsi
KPK Segera Sidangkan Eddy Rumpoko dan Eddi Setiawan
Jumat, 12 Januari 2018 | 18:09 WIB
Eddy Rumpoko - [dok.skalanews]

Skalanews - KPK telah merampungkan berkas Wali Kota Batu non aktif Eddy Rumpoko yang diduga menerima suap atas pengadaan mebel di wilayahnya.

Selain Eddy, KPK juga sudah merampungkan berkas untuk Kepala Bagian Unit Layanan Pengaduan (ULP) Pemkot Batu, Eddi Setiawan.

"Keduanya mulai hari ini dipindahkan penahanannya sehubungan dengan persidangan yang akan dilakukan di PN Tipikor Surabaya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Jumat (12/1).

Untuk Eddy Rumpoko dititipkan penahanannya di Lapas Klas IIA Sidoarjo. "EDS dititipkan penahanannya di Lapas Klas 1 Surabaya (Medaeng)," tutur Febri.

Perkara ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Batu, Jawa Timur, Sabtu 16 September 2017.

KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka diantaranya, Eddy Rumpoko, Eddi Setiawan, dan pengusaha bernama Filipus Djap.

Tiga orang tersebut dijadikan tersangka, karena diduga terlibat tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pengadaan meubelair di Pemerintah Kota (Pemkot) Batu tahun anggaran 2017.

Dari operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK mengamankan uang sekitar Rp300 juta. Uang Rp200 juta diterima oleh Eddy Rumpoko, sedangkan Rp100 juta diberikan kepada Eddi Setiawan dari Filipus.

Terkait kasusnya, Eddy juga pernah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan praperadilan Eddy didaftarkan pada 24 Oktober 2017 melalui kantor pengacara Ihza & Ihza Law Firm di PN Jaksel. Pendaftaran tersebut dengan Nomor Registrasi 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL.

Dalam gugatan tersebut, Eddy meminta agar hakim praperadilan menyatakan penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepadanya tidak sah. Serta meminta agar hakim memerintahkan KPK untuk membebaskannya dari tahanan.

Hakim tunggal kemudian R Iim Nurohim menolak gugatan praperadilan yang diajukan Eddy Rumpoko. Penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan KPK dinyatakan sah dan sesuai prosedur hukum. (Bisma Rizal/Bus)