Sabtu, 18 Agustus 2018 | 23:26 WIB
Korupsi
Berkas Bupati Subang Telah Dilimpahkan ke Pengadilan
Selasa, 12 Juni 2018 | 04:21 WIB
Imas Aryumningsih - [bisma rizal/skalanews]

Skalanews - Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, pihaknya telah melimpahkan berkas Bupati Subang Imas Aryumningsih ke proses persidangan.

"Benar berkas untuk IA telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (11/6).

Selain berkas Imas, KPK pun turut melimpahkan berkas perkara penyuap Imas, seorang pengusaha bernama Data alias Darta ke tahap penuntutan.

Atas pelimpahan tersebut, Febri mengatakan bahwa penahanan terhadap Imas dan Data  dipindahkan ke Lapas Sukamiskin Bandung. Sebelum nantinya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung

"Yang bersangkutan dipindahkan ke Lapas Sukamiskin Bandung, rencana sidang akan di Pengadilan Tipikor Bandung," imbuh Febri.

Hingga proses pemberkasan selesai, Febri menyebut penyidik lembaganya total telah memeriksa 84 saksi untuk kedua tersangka. Saksi sendiri berasal dari berbagai macam unsur yang relevan dengan kasus tersebut.

Febri menuturkan Imas pun telah melalui pemeriksaan sebagai tersangka sebanyak tiga kali yakni pada 1 Maret 2018, 2 Maret 2018 dan juga pada 12 April 2018. Sementara untuk Data, KPK telah memeriksanya sebagai tersangka sebanyak lima kali. Pemeriksaan itu sendiri dilakukan pada 12 April 2018, 20 April 2018, 4 Mei 2018, 11 Mei 2018, dan 15 Mei 2018.

"Hingga hari ini totalnya 84 saksi telah diperiksa untuk tersangka IA (Imas Aryumningsih) dan D (Data)," kata Febri.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Imas Aryumningsih sebagai tersangka. Imas diduga menerima suap hingga sebesar Rp 4,5 miliar. Suap itu diberikan agar Imas menyetujui pembangunan pabrik di kabupaten Subang.

Selain Imas, KPK juga menetapkan Kabid perizinan Dinas DPMPTSP, Asep Santika, dan seorang pengusaha bernama Data sebagai tersangka. Seorang pengusaha bernama Miftahhudin juga ditetapkan sebagai pemberi suap.

Atas perbuatannya, Imas, Asep dan Sutiyana( Kasie Pelayanan Perizinan DPM PTSP Pemkab Subang) sebagai pihak penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi.

Sementara sebagai pemberi suap, Miftahhudin dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi. (Bisma Rizal/bus)