Sabtu, 22 September 2018 | 04:39 WIB
Korupsi
JK: Dana Operasional Menteri Itu Sifatnya Fleksibel
Rabu, 11 Juli 2018 | 21:26 WIB
-

Skalanews - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan Dana Operasional Menteri (DOM) tidaklah membutuhkan pertanggungjawaban. Karena memang sengaja dibuat untuk kebutuhan menteri yang sifatnya fleksibel.

Hal itulah yang diungkapkan JK saat bersaksi dalam sidang pengajuan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (11/7).

JK menyebutkan, setiap menteri memang diberikan keleluasaan dalam menggunakan DOM. Begitu juga dengan Suryadharma saat menjabat Menteri Agama.

"Dalam PMK yang berlaku mulai 31 Desember 2014, 80 persen itu lumpsum secara bulat diberikan kepada menteri. Lalu 20 persen dana yang lebih fleksibel, sehingga itu semua tergantung menteri yang menggunakan dana itu," ujarnya.

Ia pun menyebutkan, hal ini memang dirancang untuk menunjang tugas menteri, sehingga pemerintah memberikan dana operasional sebanyak Rp120 juta, yang sejak 2006 diatur di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2006.

Aturan tersebut kemudian diganti dengan PMK Nomor 268 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dana Operasional Menteri/Pimpinan Lembaga.

Dalam PMK yang lama memang dibutuhkan pertanggungjawaban secara rinci dalam pengelolaan dana DOM.

"Namun dalam PMK yang baru, tidak perlu ada pertanggungjawaban secara detail," jelasnya.

Hal ini ditunjukan agar DOM bersifat fleksibel dan diskresi. "Artinya tergantung kebijakan menterinya, begitulah prinsip dari lumpsum dan diskresi, sehingga tidak perlu lagi," katanya.

Atas kesaksian tersebut, kuasa hukum Suryadharma Ali, Muhammad Rullyandi meyakini ini dapat meringankan kliennya.

Dirinya pun mengatakan temuan data pada persidangan pertama mengenai kerugian negara adalah ilegal.

Sebagaimana pada persidangan tingkat pertama Suryadharma Ali juga dianggap menyalahgunakan wewenang terkait penggunaan DOM tahun 2011 hingga 2014.

"Saya katakan ilegal. BPK telah mencatat tidak ada temuan kerugian negara terhadap DOM, oleh karena itu menyaksikan keterangan hari ini pak JK selaku Wapres, kami mendengar semua bahwa DOM tidak dipertanggungjawabkan mohon dicatat," kata Rullyandi.

Seperti diketahui, Suryadharma dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2010-2011 dan 2012-2013.

Selain itu, Suryadharma dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam penggunaan DOM tahun 2011 hingga 2014.

Atas perbuatannya, ia divonis enam tahun penjara di tingkat pertama. Kemudian di tingkat banding hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara. (Bisma Rizal/bus)