Sabtu, 22 September 2018 | 04:53 WIB
Korupsi
Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Didakwa Korupsi Rp4,2 Miliar
Kamis, 12 Juli 2018 | 03:45 WIB
Dudy Jocom - [metrotvnews]

Skalanews - Pejabat Kementerian Dalam Negeri Dudy Jocom didakwa memperoleh kekayaan Rp4,2 miliar dari proyek pembangunan Kampus IPDN di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Proyek itu dianggarkan pada tahun 2011.

Menurut Jaksa KPK, perbuatan tersebut dilakukan Dudy bersama dengan mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan.

Akibat perbuataannya itu negara mengalami kerugian Rp34 miliar.

"Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri terdakwa sebesar Rp4,2 miliar," ujar jaksa KPK Budi Nugraha saat membacakan dakwaan Dudy Jocom di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/7).

Awalnya, Kemendagri mengadakan proyek lanjutan pembangunan Gedung IPDN dengan pagu anggaran sebesar Rp127,8 miliar.

Dudy selaku pejabat pembuat komitmen bersama-sama Bambang Mustaqim selaku Senior Manager Pemasaran Divisi Gedung PT Hutama Karya berencana mengatur sendiri pemenang lelang yang akan menjadi pelaksana proyek.

Dudy kemudian membuat nota dinas terkait pelaksanaan lelang yang sudah diatur secara sepihak dan diskriminatif untuk memenangkan PT Hutama Karya.

Menurut jaksa, atas sepengetahuan terdakwa, panitia pengadaan memanipulasi sistem penilaian evaluasi administrasi dan teknis untuk memenangkan PT Hutama Karya.

Pada akhirnya, PT Hutama Karya menandatangani kontrak dengan penawaran harga senilai Rp125,6 miliar. Setelah itu, Dudy menangih fee kepada Budi Rachmat Kurniawan.

Menurut jaksa, dalam melaksanakan pekerjaan, PT Hutama Karya mensubkontrakan seluruh pekerjaan utama yang nilainya Rp35 miliar.

Tak hanya itu, PT Hutama Karya juga membuat subkontrak fiktif terhadap sejumlah pekerjaan yang senilai Rp8,2 miliar.

"Terdakwa memerintahkan panitia penerima hasil pengadaan barang dan jasa untuk tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil pekerjaan pembangunan kampus," kata jaksa Tito.

Perbuatan Dudy juga memperkaya sejumlah orang yang lebih dari Rp4,5 miliar. Kemudian memperkaya PT Hutama Karya sebesar Rp22 miliar.


Dudy didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Bisma Rizal/bus)