Sabtu, 18 Agustus 2018 | 11:19 WIB
Korupsi
Kasus Suap PLTU Riau 1
Dirut PT PJBI Ngaku Sudah Beberkan Semua ke Penyidik KPK
Jumat, 20 Juli 2018 | 01:17 WIB
Gedung KPK - [ist]

Skalanews - Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi (PJBI) Gunawan Yudi Hariyanto sudah mengutarakan semua persoalan proyek PLTU Riau-1 kepada penyidik KPK.

Termasuk perintah Direktur Utama PLN (Persero) Sofyan Basir atas lolosnya anak perusahaan Johannes Budi Sutrisno Kotjo, Blackgold Natural Resources Limited untuk masuk konsorsium proyek bernilai 900 juta dolar AS.

Hal itu diungkapkan Gunawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap proyek PLTU-Riau 1.

Awalnya Gunawan menyebutkan, agar awak media menanyakan materi pemeriksaannya kepada penyidik KPK. "Tanya penyidik saja," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (19/7).

Kemudian ketika dikonfirmasi apakah ada perintah untuk memasukan PT Samantaka yang merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resources Limited ke dalam konsorsium proyek.

Gunawan pun menjawab, semua sudah diutarakan ke penyidik KPK. "Semua sudah saya katakan kepada penyidik," jelasnya.

Gunawan sendiri diperiksa KPK untuk pemberkasan Johannes Budi Sutrisno Kotjo yang menjadi tersangka kasus tersebut.

"Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka JBK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi wartawan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, ada pertemuan antara Sofyan, Johannes, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan Menteri Sosial Idrus Marham untuk membicarakan fee atas masuknya anak perusahaan Johannes dalam konsorsium.

Hal itupun dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang menyebutkan, alasan pihaknya memanggil Sofyan dan Idrus untuk diperiksa berdasarkan temuan bukti pada proses penyidikan.

PJBI sendiri adalah anak perusahaan PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB) yang konsentrasi atas investasi Independent Power Plan (IPP).

Dalam website resmi PJBI, cucu dari PLN ini melakukan pengembangan proyek IPP bersama partner kemudian membentuk joint venture company (JVC) IPP baru yang merupakan perusahaan pengelola pembangkit.

Dalam kasus ini sendiri, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih. Dia diduga menerima suap total Rp 4,5 miliar dari Johannes Budi Sutrisno Kotjo, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. (Bisma Rizal/bus)