Selasa, 16 Juli 2019 | 21:51 WIB
Korupsi
Pimpinan KPK Dapat Dijerat Lakukan Tindak Kejahatan
Selasa, 9 Oktober 2018 | 06:09 WIB
Bambang Widjojanto - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews - Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyebutkan, para pimpinan KPK dapat diduga melakukan tindak kejahatan karena tidak memproses dengan benar dua mantan penyidik KPK yang merusak barang bukti kasus suap Hakim MK Patrialis Akbar.

Sebagaimana, kedua penyidik berinsial RR dan H sudah dipulangkan ke instansi awalnya karena diduga merusak  barang bukti.

Menurut Bambang, kedua perwira itu tidak bisa hanya dengan mengembalikan ke instansi kepolisian dan fakta yang sebenarnya tak muncul dipemeriksaan pengadilan.

"Perlu diajukan pertanyaan yang lebih teliti, apakah betul sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Internal KPK atas kasus di atas?"

"Apakah benar, hasil pemeriksaan dari Pengawas Internal telah disampaikan pada Pimpinan untuk kemudian diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Pertimbangan Pegawai," tutur Bambang dalam pers rilisnya, Jakarta, Senin (8/10).

Sebab bila itu tidak dilakukan, kata Bambang, pimpinan KPK telah secara sengaja tak hanya menyembunyikan kejahatan tapi juga melindungi pelaku kejahatannya.

"Dan manipulasi proses pemeriksaan yang seharusnya sesuai fakta yang sebenarnya serta sekaligus melakukan kejahatan," tuturnya.

Bambang juga menyebutkan, upaya merobek 19 catatan transaksi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya menggunakan kewenangan untuk kepentingan di luar KPK (Pasal 1 angka 9 jo Pasal 5 huruf a dan k) dan dapat dikualifikasi sebagai Pelanggaran Disiplin Berat
sesuai Pasal 8 hurug g, l, dan n dari Peraturan KPK No. 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.

"Jika merujuk pada Pasal 8 huruf s jo Pasal 11 peraturan di atas, tindakan itu dapat dikualifikasikan
perbuatan yang dikatagorikan sebagai tindak pidana (setidaknya merintangi proses pemeriksaan atau obstruction of justice) dan telah timbul kerugian maka harus dikenakan pasal pidana selain mengganti kerugian yang timbul bukan sekedar mengembalikan ke instansi asalnya," katanya.

Untuk itu, kata Bambang, Ketua KPK Agus Raharjo jangan lagi bersilat lidah dengan menyatakan pemulangan itu merupakan bentuk sanksi berat.

"Dengan menyatakan itu sanksi berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lain. Pimpinan KPK berhentilah bertameng kenaifan karena sudah sangat menyebalkan," tegasnya.

Karenanya, kata Bambang, saatnya Dewan Etik dibuat dan ditegakkan karena ada indikasi sebagian Pimpinan KPK telah mengetahui kejahatan yang terjadi.

"Tapi justru menyembunyikan dan berpura-pura tidak tahu atau setidaknya melakukan tindakan yang tidak patut yang seharusnya menegakkan nilai-nilai dasar KPK," tuturnya. (Bisma Rizal/bus)